:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/12/21/poco-kaleidoskop-2024jpg-20241221073803.jpg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/12/21/produktif-bersama-iqoo-13-di-tah-20241221110818.jpeg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/12/21/batik-resources-center-1jpeg-20241221075646.jpeg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/12/17/img20241214153806jpg-20241217060715.jpg)
4. Kominfo Jangan Merasa Powerful
Alfons Tanujaya melihat bahwa kebijakan PSE merupakan sesuatu yang baik untuk dijalankan oleh pemerintah.
Tapi Kominfo sebagai instansi yang bertanggungjawab juga diharapkan untuk tidak merasa powerful.
Pakar keamanan data tersebut mengungkapkan bahwa Kominfo perlu bertindak secara fair dengan timeline yang jelas dan profesional.
Ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di PSE juga perlu diamati dengan cermat.
Baca Juga: Begini Nasib Google Cloud di Indonesia jika Google Belum Daftar PSE Kominfo
Dengan begitu, kondisi-kondisi yang tidak diinginkan bisa dihindari.
"Kominfo harus pintar dan bermain cantik supaya proses penegakan ini tidak menimbulkan kekacauan," imbau Alfons.
5. Masyarakat Harus Dukung Kominfo
Terakhir, Alfons Tanujaya menilai bahwa masyarakat harus dukung Kominfo dalam pelaksanaan PSE Lingkup Privat.
Pasalnya aturan PSE Lingkup Privat ini menyangkut kedaulatan digital dan kemandirian bangsa Indonesia di ruang digital.
Hal serupa pun bisa dilihat di kawasan Uni Eropa, dimana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut takut dan taat kepada aturan yang ada.