Terjerat Pinjaman Online Hingga Mau Jual Organ dan Bunuh Diri, Bisa Mengadu ke LBH Jakarta

Nextren.com - Seiring meningkatnya penggunaan smartphone, meningkat pula penggunaan beragam aplikasi, termasuk aplikasi Fintech (Financial Technology).Namun di Indonesia, ada penyimpangan dalam perkembangan Fintech, di mana berkembang banyak layanan pinjaman online.Proses pendaftaran hingga pengecekan dilakukan secara online lewat smartphone, sehingga pinjaman bisa disetujui dengan cepat.Bahkan ada aplikasi pinjaman online yang mengklaim bisa menyetujui pinjaman hanya dalam 15 menit saja.

Baca Juga : Cara Lapor dan Hindari Modus Penipuan Lewat Verifikasi Aplikasi MyTelkomselNamun kemudahan pinjaman itu kini sudah banyak membawa korban.Makin banyak peminjam online yang terjerat hutang karena tak sanggup membayar cicilan dengan bunga yang sangat besar.Berbeda dengan pinjaman atau kredit mobil yang biasanya didatangi Debt Collector saat menunggak cicilan, ternyata bagian penagihan pinjaman online ini bertindak mempermalukan peminjam.Saat proses pengecekan profil peminjam, semua data kontak di phonebook disalin, dan daftar itulah yang diberitahukan dan ditagih jika peminjam menunggak cicilan.

Tagihan dan teror yang disebar ke pihak lain itu, membuat peminjam stress, frustasi bahkan kena PHK karena meneror ke kantornya.Posko Pengaduan Korban Pinjaman OnlineAtas dasar itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama para korban membuka posko pengaduan pinjaman online (pinjol) pada hari Minggu lalu (4/11). Seperti dilansir dari situs LBH Jakarta, hal ini dilakukan karena maraknya pelanggaran hukum atas beroperasinya perusahaan pinjol.

Sejak bulan Mei yang lalu LBH Jakarta telah menerima pengaduan dari 283 korban pinjol dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Perusahaan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (Pinjol) marak beroperasi di Indonesia sejak 2013. Awalnya pemerintah menganggap bahwa perusahaan-perusahaan P2P lending/Pinjol ini ilegal karena tidak berizin. Namun seiring waktu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan kemudian merestui mereka dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kasus pinjol sempat mendapatkan pemberitaan yang cukup meluas pada Juni 2018 karena cara-cara penagihan yang tidak patut.Namun ternyata permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Masih ada banyak peminjam yang datang ke LBH Jakarta dari hari ke hari dan mengeluhkan berbagai macam hal.

Berdasarkan pengaduan tersebut, LBH Jakarta mendapati temuan awal terkait pinjaman online sebagai berikut:1. Penagihan dengan berbagai cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain);3. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;4. Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;