Riset Kearney: Indonesia Butuh Investasi Lebih Untuk E-government

Nextren.com - Riset Kearney yang diumumkan pada (25/8) menunjukkan Indonesia perlu investasi lebih untuk e-government lebih maju.

Investasi yang dimaksud oleh riset ini ialah investasi TIK yang pada tahun 2020 hanya mendapat Rp 21 triliun.

Menurut laporan Kearney, bila investasi TIK ditingkatkan ada kemungkinan e-government bisa lebih berkembang lagi.

Ada alasan mengapa investasi sangat ditekankan oleh Kearney sebagai perusahaan konsultasi yang berada di Indonesia.

Layanan digital pemerintah yang efisien, transparan, dan mudah diakses dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan publiknya.

Selain itu negara juga bisa mencapai cita-citanya menjadi negara dengan tingkat ekonomi global.

Maka dari itu menurut laporan Kearney "Transforming Indonesia's e-government landscape" , Indonesia perlu investasi lebih.

Menurut data yang disebutkan di dalam rilis, pembelanjaan pemerintah Indonesia untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hanya sebesar Rp21 triliun pada tahun 2020.

Lalu diperkirakan hanya Rp 46 triliun pada tahun 2030 atau setara dengan 0,13 persen dari PDB.

Menurut Tomoo Sato, partner di Kearney, mengatakan jumlah investasi Indonesia di bidang TIK jauh lebih rendah dari rata-rata investasi 0,5 persen dari PDB di negara-negara benchmark yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya.

"Untuk mencapai visinya menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima hingga ketujuh di dunia pada tahun 2045, pemerintah membutuhkan investasi TIK yang signifikan untuk mempercepat platform One Data Indonesia dan transformasi digital pada lebih banyak layanan publik," ujar Tomoo.

Kearney juga mengatakan investasi TIK yang kurang ini mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.

Menurutnya Indonesia dapat menggunakan opsi pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur cloud pemerintah yang terpusat.

Selain itu, bisa juga menciptakan ekosistem digital yang kuat, dan membantu pemerintah memungkinkan berbagi data antar kementerian.

Alvin Suadarna, konsultan di Kearney, juga ikut berpendapat bahwa pendekatan inovatif seperti bermitra dengan perusahaan swasta akan menjadi salah satu cara untuk mendukung pengembangan infrastruktur TI.

"Indonesia juga dapat menginisiasi kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan nasional," ungkap Alvin.

Mengapa e-government sangat penting?

Kearney memberikan contoh yang telah terjadi di provinsi termiskin China di barat daya, Guangxi Zhuang, lalu juga di Korea dan Singapura.

Di Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, memperoleh bantuan dari Bank Dunia pada tahun 2018 untuk membiayai platform bertenaga big data untuk memantau dan mengevaluasi kesejahteraan warga.

Pemerintah Guangdong bermitra dengan perusahaan teknologi dan perusahaan telekomunikasi seperti Tencent, China Mobile, dan China Unicom.

Perusahaan itu membantu untuk memberikan 800 layanan e-government melalui aplikasi mini. Lalu bagaimana dengan Korea?

Korea menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik sambil memastikan desain dan pengiriman layanan digital.

Pembentukan unit e-government dengan perwakilan lintas kementerian juga penting untuk mengelola urusan e-government.

Misalnya, Singapura menciptakan dua lembaga khusus untuk mengelola pemerintahan digital: Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) untuk perencanaan dan koordinasi, dan GovTech untuk implementasi e-government.

Maka dari itu, Shirley Santoso, Presiden Direktur dan Partner di Kearney, mengatakan di Indonesia,komite pemerintah yang berdedikasi harus didukung oleh pejabat tinggi di bawah presiden dan bertindak sebagai pejabat eksekutif.

Tujuannya untuk memastikan bahwa semua kementerian dapat melakukan bagian mereka dalam mengelola layanan pemerintah digital.

"Selanjutnya, komite khusus harus diikuti oleh kebijakan yang relevan, seperti keamanan siber, perlindungan data, dan tanda tangan digital," jelas Shirley.

Investasi TIK di Indonesia Tahun 2022

Menurut laporan Antaranews.com, pada (11/3), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan bahwa investasi senilai Rp32,1 triliun dariPerancis dan Inggris.

Dana tersebut digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi digital yang lebih maksimal.

Indonesia memiliki banyak inovasi yang sedang berjalan seperti Satelit Satria, Satelit Satria 2A dan Twin Satelit.

Selain ituJuru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengatakan dukungan pendanaan tersebut berkontribusi positif untuk transformasi digital yang kini dijalankan di Indonesia dan terus berkembang.

Hal ini juga sejalan dengan berkembangnya infrastruktur teknologi dan juga para talenta digital di Tanah Air.

Mari kita tunggu saja inovasi teknologi lainnya untuk kemajuan negara Indonesia. (*)