Riset Kearney: Indonesia Butuh Investasi Lebih Untuk E-government

Korea menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik sambil memastikan desain dan pengiriman layanan digital.

Pembentukan unit e-government dengan perwakilan lintas kementerian juga penting untuk mengelola urusan e-government.

Misalnya, Singapura menciptakan dua lembaga khusus untuk mengelola pemerintahan digital: Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) untuk perencanaan dan koordinasi, dan GovTech untuk implementasi e-government.

Maka dari itu, Shirley Santoso, Presiden Direktur dan Partner di Kearney, mengatakan di Indonesia,komite pemerintah yang berdedikasi harus didukung oleh pejabat tinggi di bawah presiden dan bertindak sebagai pejabat eksekutif.

Baca Juga: Platfrom Belajar Online Kelas Pintar Jadi Mitra Implementasi Kurikulum Merdeka

Tujuannya untuk memastikan bahwa semua kementerian dapat melakukan bagian mereka dalam mengelola layanan pemerintah digital.

"Selanjutnya, komite khusus harus diikuti oleh kebijakan yang relevan, seperti keamanan siber, perlindungan data, dan tanda tangan digital," jelas Shirley.

Investasi TIK di Indonesia Tahun 2022

Menurut laporan Antaranews.com, pada (11/3), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan bahwa investasi senilai Rp32,1 triliun dariPerancis dan Inggris.

Dana tersebut digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi digital yang lebih maksimal.

Indonesia memiliki banyak inovasi yang sedang berjalan seperti Satelit Satria, Satelit Satria 2A dan Twin Satelit.

Selain ituJuru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengatakan dukungan pendanaan tersebut berkontribusi positif untuk transformasi digital yang kini dijalankan di Indonesia dan terus berkembang.