Pemblokiran PSE dan Pentingnya Kedaulatan Digital Indonesia

Karena PSE adalah entitas bisnis, tentunya kepentingan yang diutamakan oleh PSE yang bersangkutan adalah kepentingan pemegang saham, yang secara logis akan mengutamakan kepentingan finansial di atas kepentingan lainnya.

Namun ibarat kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama. Dan inilah yang tengah kita alami hari ini.

Ranah digital sebenarnya tidak bisa diidentikkan dengan dunia nyata, karena akses layanan digital bisa dilakukan dari belahan dunia manapun asalkan memiliki koneksi internet.

Namun akses layanan digital tetap membutuhkan infrastruktur pendukung fisik baik akses wifi, seluler, jaringan fiber pendukung dan backbone.

Baca Juga: Bahaya Buka PayPal Pakai VPN Setelah Diblokir Kominfo Karena PSE

Dan secara umum, mayoritas masyarakat Indonesia yang mengakses layanan digital akan melakukannya dari Indonesia. Karena itu akses digital tetap bisa dikontrol dari jaringan pendukung ini.

Apalagi perkembangan beberapa tahun terakhir ini yang cukup memprihatinkan, dimana terjadi gejolak politik dan kekacauan yang memanfaatkan penyebaran informasi dan disinformasi lewat ranah digital.

Hal itu menyebabkan banyak kejadian, tidak terduga seperti Arab Spring, keluarnya Inggris dari Eropa (Brexit) dan menangnya Donald Trump yang kontroversial.

Kebebasan berekspresi yang tidak terkendali di ranah digital yang tidak dikelola dengan bertanggung jawab, sangat berpotensi menyebabkan kekacauan dan kehancuran bangsa, khususnya jika pihak yang memanfaatkan ini hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya dan tidak peduli aksinya menyebabkan perpecahan bangsa atau polarisasi.

Faktanya penyebaran disinformasi pada ranah digital bangsa Indonesia pernah mengalami polarisasi cebong kampret pada pilpres yang lalu, yang membuat masyarakat terkotak-kotak dan mudah terpecah belah.

Cukup satu tweet dengan kata monyet yang bernuansa SARA, bisa mengakibatkan kerusuhan di Papua dan mengakibatkan kekacauan dan kerusuhan pada banyak daerah.

Andaikan pemerintah tidak cepat menghentikan penyebaran disinformasi tersebut, bukan tidak mungkin kerusuhan tersebut akan menjalar dan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.