Unlock IMEI Marak, Pemerintah Siap Tegakkan Hukum Lewat Pengawasan Tim Terpadu

Nextren.com - Aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) sudah ditetapkan Pemerintah sejak 18 April 2020 lalu.

Penetapan aturan tersebut bertujuan menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Kemudian Pemerintah memberlakukan pengendalian IMEI mulai Selasa, 15 September 2020.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan empat pintu pendaftaran IMEI ke CEIR (central equipment identity registry).

Pertama lewat Perindustrian untuk IMEI yang didaftarkan produsen lokal dan importir resmi.

Baca Juga: e-SIM Smartfren Bisa Akali IMEI iPhone Terblokir? Smartfren: Pasti iPhone Lama

Kedua lewat pintu Kominfo khusus tamu negara, VIP, VVIP perwakilan negara asing/organisasi internasional dan keperluan pertahanan keamanan.

Ketiga dari Ditjen Bea & Cukai berupa ponsel bawaan, dan barang kiriman dari luar negeri.

Keempat lewat operator seluler.

Kebijakan pengendalian IMEI mendapat dukungan positif dari Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI).

Menteri Keuangan mendapatkan apresiasi dari APSI atas implementasi kebijakan pengendalian IMEI.

Kebijakan pengendalian IMEI dinilai efektif meningkatkan penerimaan negara dari pajak-pajak industri HKT yang semakin meningkat.