BTS 4G di Wilayah Terpencil 3T, Kurangi Kesenjangan Desa dan Kota

Baca Juga: OpenSignal: Operator Seluler Indonesia Disarankan Hapus Jaringan 2G dan 3G

Infrastruktur yang terbangun menggunakan teknologi fiber optic dan radio link, namun jika masih terkendala geografis maka disediakan link transmisi VSAT.

Metoda umum yang akan digunakan lewat pembangunan tower dan penyediaan PLTS sebagai sumber listrik off grid pada perangkat yang tersedia.

Kombinasi teknologi satelit dan terestrial ini diharapkan dapat memenuhi target pembangunan yang telah ditentukan.

Pekerjaan besar ini tidak bisa dilakukan pemerintah pusat sendiri, butuh dukungan dari operator selular dan pemerintah daerah. Ketiganya harus bersinergi dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.

Pemerintah daerah bertugas untuk membantu dalam penyediaan lahan infrastruktur. BAKTI akan mengurus perizinan, pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian BTS 4G.

Sedangkan, pihak operator diharapkan melakukan tugas sesuai kemampuan jaringannya (memberi layanan yang terjangkau bagi masyarakat, memelihara dan mengoperasikan layanan, aktivitas pemasaran dan branding) serta membiayai seluruh aktivitas operasi dan pemeliharaan layanan 4G.

Baca Juga: Menkominfo: Jangan Tanya Buat Apa 5G Jika 4G Masih Lemot?

Bentuk kerjasama operasional (KSO) antara BAKTI dan operator selular ini mengurangi beban operator atas biaya operasional yang besar karena wilayah 3T ini kurang komersil secara ekonomi.

Kehadiran BTS 4G di wilayah 3T memberi dampak yang cukup besar dalam hal ekonomi, hankam, politik, sosial budaya masyarakat.

Sebanyak 1.209 desa di wilayah 3T yang telah terpasang layanan 4G dalam kurun waktu tahun 2019—2021 sudah merasakan kemudahan di berbagai bidang yang berbasis digital.