Huawei Masuk Pembicaraan Pemerintah AS, Dicabut Dari Daftar Entitas?

Nextren.com - Beralihnya jabatan Presiden Amerika Serikat ke tangan Joe Biden menimbulkan sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak.

Untuk sektor teknologi, keberadaan Huawei di dalam daftar entitas AS digadang-gadang menjadi salah satu yang paling dipertanyakan.

Seperti yang kita tahu, Huawei merupakan perusahaan teknologi asal Tiongkok yang namanya sudah masuk ke dalam daftar entitas di masa kepemimpinan Donald Trump.

Trump secara resmi menjerumuskan Huawei pada tahun 2019 dengan dugaan keamanan negaranya.

Baca Juga: Trump Masih Berusaha Blokir Huawei di AS Saat Detik Akhir Kekuasaannya

Bahkan isu-isu pun makin melebar dan menyebut kalau Huawei bekerja sama dengan pihak Pemerintah Tiongkok untuk mencuri data pengguna di AS.

Menyoal hal tersebut, laporan terbaru dari TechCrunch menyatakan kalau Huawei diperkirakan telah masuk ke dalam pembicaraan Pemerintah AS.

Gina Raimondo, selaku calon Sekertaris Perdagangan Joe Biden, dikabarkan telah memberikan pandangan terkait status Huawei yang mungkin berkembang di bawa pemerintahan baru.

Kendati demikian, usulan Raimondo itu nampaknya tidak diterima dengan mudah oleh pihak lainnya.

Anggota DPR dari partai Republik menyuarakan pendapatnya dan merasa prihatin dengan posisi Raimondi terhadap perusahaan seperti Huawei.

Baca Juga: Huawei Masih Berusaha Melawan Sanksi AS yang Memblokir Produknya

"Kami mendesak para Senator yang memiliki sejarah menyerukan Huawei untuk tetap berada di daftar entitas," tulisnya, dikutip dari TechCrunch.

Senator pun diminta untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya.

Presiden AS Joe Biden

Selain itu, Anggota DPR juga menekankan agar tetap menahan konfirmasi dari Raimondo sampai Administrasi Biden mengklarifikasi niat pemerintah pusat untuk mengadakan kebijakan baru untuk Huawei.

Baca Juga: YouTube Hapus Konten Video di Channel Trump, Larang Video Baru Masuk

Menindaklanjuti komentar tersebut, Raimondo pun mengatakan, "Saya memahami bahwa pihak-pihak ditempatkan pada daftar entitas dan daftar penggyuna akhir militer umunya karena mereka menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS."

"Saat ini saya tidak punya alasan untuk percaya bahwa entitas di daftar itu seharus tidak ada."

"Saya menantikan pengarahan tentang entitas ini dan hal lain yang menjadi perhatian," lanjut Raimondo.

Baca Juga: Parah! Donald Trump Resmi Blacklist Xiaomi di Amerika Serikat

Lalu, apakah Huawei akan benar-benar keluar dari jerat daftar entitas AS?

Pada awal ditentukan hasil kemenangan Joe Biden sebagai Presiden AS, sempat beredar kabar kalau tidak akan terjadi perubahan signifikan.

Menurut anggota kongres, Frank, kebijakan AS terhadap China di bawah Biden akan berubah namun tidak serta merta "membebaskan" China dari pusaran konflik dengan AS.

Baca Juga: Duh! Telegram Dituduh Hadirkan Konten Ekstrimis di Platformnya

Menurut Frank, Biden akan sedikit melunak dan perlahan melepaskan pembatasan ekspor teknologi ke China dengan imbalan konsesus tertentu dari Beijing, terutama untuk perusahaan teknologi di AS.

"Namun melenyapkan kebijakan anti-Huawei secara sepihak tidak mungkin dilakukan di AS, bahkan jika dia (Biden) ingin melakukannya," kata Frank, seperti dirangkum dari Asia Times (9/11/20).

Sentimen anti produk teknologi China kemungkinan sudah terbentuk di benak para pemimpin AS.

Dalam sebuah survei yang dipublikasikan Center for Strategic and International Studies (CSIS), 71 persen pemimpin di AS meyakini bahwa perusahaan China harus dilarang untuk berpartisipasi dalam pasar 5G di AS.

Baca Juga: Ini Rahasia Huawei Bertahan dari Pemblokiran AS, Termasuk Potong Gaji

Lebih dari separuhnya, mengatakan bahwa Washington harus melarang semua ekspor China.

Penasihat senior bidang Bisnis China dan Ekonomi dari CSIS, Scott Kennedy, mengatakan bahwa Biden butuh membuat kebijakan yang memadukan antara kerja sama dan tekanan kepada Beijing.

Kennedy mengatakan, Biden bisa saja mengadopsi sedikit cara Trump seperti mengontrol ekspor dan pembatasan investasi.

(*)