Melansir the verge, agen federal Amerika Serikat sudah berusaha memperhitungkan tweet Presiden sepanjang masa pemerintahannya, dan sering bertanya-tanya apakah pernyataannya pada Twitter bisa dianggap sebagai kebijakan resmi pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Bangun Jaringan Telekomunikasi Khusus untuk Cegah Penyadapan dan Kebocoran Informasi
Profesor Yale Law School, Oona Hathaway, ikut mengomentari keinginan Trump yang ingin update situasi perang Iran dan AS.
Ia mengatakan tweet ancaman tersebut dapat melanggar beberapa undang-undang.
Oona menuliskan beberapa peraturannya ke dalam thread di akun Twitternya @oonahathaway.
Baca Juga: Menanti Fitur Baru Twitter yang Tidak Jauh Berbeda Dengan Facebook
Meskipun begitu dari pihak Twitter seperti tidak ada niatan untuk menghapus tweet Donald Trump tersebut.
Mengikuti pernyataan Twitter di Januari 2018, blok pemimpin negara di dunia atau menghapus tweet kontroversial akan menghilangkan informasi penting.
Hingga sekarang tagar IranUsa masih ramai di Twitter.
Tagar tersebut berisikan update peperangan, pro dan kontra dari beberapa pengguna Twitter.