Dikejar Pajak, Pedagang Online Lebih Pilih Jualan di Media Sosial

Adam Rizal - Selasa, 15 Januari 2019 | 21:30

"Kalah bersaing karena kalah strategi, itu sudah menjadi risiko bisnis." "Tapi kalau bersaing karena tidak adanya level playing field atau kesetaraan itu amat disayangkan."

"Padahal justru platform lokal mendorong peningkatan ekonomi ketimbang platform media sosial yang dimiliki asing," pungkasnya.

Apalagi, sepengetahuannya belum ada kajian konkret mengenai tata cara memajaki penjual yang berdagang di media sosial.

Selain itu, di Indonesia belum banyak warga, termasuk pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Jadi rumit nanti pengawasannya," pungkasnya.

Contoh Singapura

Berkaca dari Singapura, pemerintah Singapura menerapkan diskon pajak supaya industri digital ini tumbuh dulu. Baru kemudian, pemerintah Singapura memungut pajak dari para penjual di marketplace.

"Kami lihat ini belum dipertimbangkan. Kalau pun sudah, belum diinformasikan secara baik," ujar dia.

Karena itu, idEA memintah pemerintah untuk menunda keputusan itu dan mengkaji ulang. idEA siap duduk bersama dengan pemerintah untuk membuat kajian yang memuat tentang dampak, kesiapan dan resiko lainnya.

"Kami meminta (peraturan) ini ditunda dan dikaji ulang hingga studi kelayakan ini rampung dibuat," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Ignatius mengatakan proses pembuatan kajian itu memakan waktu yang tidak sedikit karena harus melibat banyak pihak seperti pemerintah baik kementerian keuangan, dirjen pajak, dukcapil dll dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

1 2 3 Show All

Source : infokomputer.grid.id

Editor : Wahyu Subyanto

Baca Lainnya