Dikejar Pajak, Pedagang Online Lebih Pilih Jualan di Media Sosial

Nextren.com - Pemerintah sedang getol mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak tak terkecuali sektor digital.

Pemerintah resmi mengeluarkan aturan pajak bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce yang mulai berlaku pada 1 April 2019.

Selain itu, pajak untuk pedagang online juga ditujukan agar tercapai kesetaraan atau keadilan dengan pedagang offline yang sudah lama dikenakan pajak oleh pemerintah.

Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Baca Juga : 6 Cara Bisnis Online di Instagram Agar Menarik dan Lebih Laris

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menilai bahwa adanya PMK 210 itu justru akan mengancam platform e-commerce lokal karena para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan lebih memilih berjualan dagangannya di media sosial.

"Dari studi idEA menemukan bahwa 95 persen pelaku UMKM online masih berjualan di platform media sisial. Dan hanya 19 persen yang sudah menggunakan platform marketplace," kata Untung di Jakarta.

"Seharusnya yang dikejar (pajak) adalah yang 95 persen (yang berjualan di media sosial)," kata Ketua Umum idEA Ignatius Untung di kantornya, Jakarta, Senin (14/1).

Ignatius mengatakan pemberlakuan regulasi PMK 210 akan mendorong pedagang untuk beralih berdagang melalui media sosial yang minim kontrol sehingga akan menyisakan banyak masalah termasuk penipuan.

Baca Juga : Tingkatkan Omset Bisnis Online dengan Mudah Tanpa Ribet, Yuk Simak

"Tanpa pemberlakuan PMK 210 pun platform marketplace sudah harus berjuang keras untuk bersaing di tengah perlakuan yang tidak sama dengan media sosial yang notabennya minim kepatuhan," katanya.

Jika, kondisi itu terus berlanjut, maka plaform e-commerce lokal akan kalah bersaing.