Pakar Sebut Bjorka Jadi Tamparan Untuk Regulasi Pemerintah yang Ugal-ugalan

Ia juga berpendapat bahwa kasus Bjorka ini menjadi teguran serta tamparan keras untuk lemahnya kemampuan pemerintah Indonesia dalam meregulasi dan menjaga sistem keamanan data-data penduduknya.

"Transformasi digital di Indonesia 4.0 itu dilakukan secara ugal-ugalan, saya tidak bilang semua tapi semua yang saya tahu. Itu kaya kita lihat orang naik motor ngebut-ngebutan di jalan raya ga pakai helm dan kita masyarakat/bangsa ini jadi penumpangnya," tambahnya.

Baca Juga: Hacker Bjorka Punya Teman WNI yang Klaim Tahu Kondisi Indonesia Sedang Kacau

Hal ini terlihat dari banyaknya persyaratan pemerintah yang harus dilakukan secara online melalui aplikasi seperti pedulilindungi yang ia jadikan contoh.

"Pedulilindungi kan sejak awal itu bermasalah, aplikasi belum terverifikasi di Play store suruh dibagi lewat download tautan dan itu merusak awareness masyarakat seolah orang boleh menginstal aplikasi di handphone tanpa lewat google play. Nanti kalau orang phisingnya malware masyarakat akan install," jelasnya.

Dalam siniar ini Lumy juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya sedari awal tidak menganggap BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dengan sepele.

Ia menganggap banyak institusi pemerintah yang hanya membawa nama dan melibatkan BSSN saat terjadi masalah seperti kebocoran data yang banyak terjadi di beberapa institusi pemerintah sekarang ini.

Baca Juga: Bjorka Viral, Inilah Daftar 5 Hacker Indonesia Paling Ditakuti Dunia Internasional

Lumy sendiri tidak yakin bahwa permasalahan Bjorka ini akan diselesaikan dengan cepat karena hal ini merupakan "kesalahan terstruktur, sistemik, dan masif" yang penyelesaiannya memerlukan waktu setidaknya tiga bulan.

Drama yang terjadi antara Bjorka dan pemerintah Indonesia saat ini masih tetap menjadi trending pembicaraan warganet.

Walau begitu, sampai saat berita ini dibuat indentitas asli Bjorka sendiri masih belum terungkap dan pemerintah nampaknya masih sangat kesulitan menangkapnya.

(*)