Pakar Sebut Bjorka Jadi Tamparan Untuk Regulasi Pemerintah yang Ugal-ugalan

Nextren.com - Beberapa hari belakangan nama Bjorka sedang naik daun dan menyita perhatian publik karena serangan siber yang ia targetkan kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Nama bjorka menjadi sorotan karena kasus kebocoran 1,3 miliar data SIM Card yang ia lakukan dan nyalinya dalam menantang pemerintah Indonesia untuk menangkap dirinya.

Drama yang Bjorka buat ini seakan menjadi sebuah polemik baru mengenai lemahnya keamanan siber semua kalangan di Indonesia dan ramai diperbincangkan di berbagai media sosial maupun siniar (podcast) figur publik ternama.

Baca Juga: 5 Aksi Bjorka di Indonesia, Dokumen untuk Jokowi sampai Data SIM Card

Salah satu diskusi tersebut yaitu adalahDeddy Corbuzier melalui siniar yang ia unggah di platform Youtubenya bersama seorang pakar keamanan siber dan juga Koordinator FORMASI (Forum Keaman Siber Indonesia), Gildas Deograt Lumy. (14/9/2022)

Dalam siniar tersebut ia berusaha menggali informasi mengenai siapa, motif dan kenapa keamanan siber indonesia bisa begitu rapuh.

"Paling tidak untuk kasus yang 1,3 miliar data (SIM) dia juga beli dari yang lain," ucapnya.

Selain menjelaskan kemungkinan motif pelaku, ia juga mengkritisi pemerintah karena rendahnyakeamanan siber Indonesia sehingga menjadi sasaran empuk para peretas.

"Menurut saya pribadi, yang pasti kesalahan pemerintah. Data Ini dikumpulkan bagian dari proses bisnisnya pemerintah, ada payung hukumnya. Yang menjadi korban warga negara (masyarakat). Jadi negara bukan hanya harus hadir tapi harus betanggung jawab." Ucap Lumy.

Baca Juga: Mahfud MD: Siapa Hacker Bjorka dan Posisinya Sudah Diketahui Pemerintah, Motifnya 'Gado-gado'

Baginya, maka penanganan kasus ini harus ditangani dengan sangat serius oleh semua lini pemerintahan termasuk juga Presiden.