Bos Xiaomi dan Huawei Disanjung di China, Jack Ma Tak Dianggap

Nextren.com - Sebelum pandemi, nama Jack Ma sangatlah besar dan bersinar. Perusahaan yang dirintisnya, Alibaba, menjadi begitu raksasa, merambah ke banyak bidang.

Bahkan sistem pembayaran digitalnya, Alipay, sangat dominan di Cina, dan dipakai di sebagian transaksi masyarakat. Namun hal itu tampaknya tidak bakal terdengar lagi. Dominasi dan nama besar Jack Ma seakan 'dimatikan' oleh pemerintah China, setelah pidatonya yang kontroversial dan dianggap menyerang sistem keuangan China.

Media pemerintah China, Shanghai Securities News, pada Selasa kemarin mempublikasikan deretan nama pengusaha teknologi paling berpengaruh di China.

Baca Juga: Jack Ma, Bos Besar Alibaba Group Menghilang Setelah Kritik Pemerintah

Namun ada yang janggal dari artikel di halaman depan itu.

Nama bos sekaligus pendiri Alibaba Group, Jack Ma, yang bisa dibilang merupakan salah satu tokoh beken di dunia teknologi China, justru tidak terlihat.

Padahal, beberapa nama pengusaha terkenal lain seperti Chairman BYD Co. Wang Chuanfu, Co-Founder Xiaomi Corp. Lei Jun, serta CEO Huawei Technologies Ren Zhengfei tak luput hadir dan disanjung dalam daftar ini.

Disebutkan bahwa sejumlah nama dalam daftar sempat berperilaku seperti "pahlawan sembrono" saat berupaya melepaskan diri dari sistem ekonomi lama yang kaku, tapi kini perusahaan-perusahaan yang "menghormati aturan pembangungan dan mematuhi regulasi pasar".

Alih-alih Jack Ma, editorial tersebut memuji rival besarnya, pendiri Tencent Pony Ma, yang "menciptakan ulang era mobile", sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Bloomberg, Rabu (3/2/2021).

Absennya nama Jack Ma menarik perhatian karena Shanghai Securities News adalah salah satu publikasi bisnis terpenting di China.

Hal ini pun seolah menjadi indikasi betapa hubungan Ma dengan Beijing sudah memburuk, setelah sebelumnya dielu-elukan sebagai salah satu jagoan industri teknologi China.

Ma memang disinyalir bermasalah dengan pemerintah China semenjak melontarkan kritik tajam terhadap regulasi keuangan di negara tersebut pada Oktober 2020.