Vendor Merek Nasional Advan, Evercoss dan Mito Berharap Validasi IMEI Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

Nextren.com - Rencana berlakunya peraturan tentang pemberlakuan kebijakan validasi IMEI (international mobile equipment identification) di Indonesia pada 18 April 2020 mendatang disambut gembira pada pemain industri ponsel pintar lokal.

Mereka yakin aturan itu secara otomatis akan menyehatkan industri karena tidak ada lagi persaingan tidak sehat akibat munculnya ponsel selundupan, atau BM (black market) di pasar yang marak tiga-empat tahun terakhir.

Masuknya ponsel pintar BM dengan beda harga yang lumayan jauh dengan harga ponsel lokal membuat industri terpuruk, produksi berkurang bahkan ada yang terhenti.

Akibatnya banyak terjadi pengurangan pekerja yang terasa meresahkan masyarakat karena menurunnya pendapatan selain turunnya pajak yang bisa diserap pemerintah dari industri.

Baca Juga: Huawei Beri Komentar Efek Virus Corona Pada Penjualan di Indonesia

Diperkirakan ponsel BM dipasar sudah merugikan negara dengan hilangnya potensi pemasukan pajak sampai Rp 2,8 triliun setahun, karena pemain ponsel BM tidak membayar pajak.

Sementara industri lokal harus membangun pabrik, memenuhi kewajiban TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) untuk setiap produknya yang semuanya memakan biaya ratusan miliar rupiah.

Industri ponsel lokal sangat mendukung upaya pemerintah menyetop masuk dan beredarnya ponsel BM lewat kebijakan validasi IMEI.

Andi Gusena, Direktur Marketing Advan berpendapat, langkah pemerintah ini akan berdampak positif terhadap persaingan sehat di pasar ponsel pintar.

Baca Juga: Penjualan Xiaomi 10 Pro Dibocorkan Oleh Analis, Sudah Samai Penjualan iPhone di China

Kalangan industri dan pasar berharap agar berlakunya aturan validas IMEI tidak mundur dari yang sudah ditetapkan, 18 April 2020.

Pemunduran aturan efeknya akan sangat besar karena akan membuat penyelundupan ponsel BM akan makin deras dan kerugian negara akan makin besar.