Muncul Petisi Tuntut Pemerintah Buka Kembali Akses Internet di Papua

Laporan Wartawan Nextren, Wahyu Prihastomo

Nextren.com -Pada Rabu (21/8/2019) kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menutup akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat.

Langkah ini diambil untuk mencegah beredarnya berita bohong terkait kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Berita bohong yang beredar dikhawatirkan bisa menambah panas suasana di sana.

Sampai saat ini akses internet di Papua masih belum bisa berfungsi dengan normal.

Pemerintah cuma menyampaikan kalau proses pembatasan ini akan terus berlangsung sampai situasi kembali kondusif.

Menanggapi hal ini, Southeast Asia Freedon of Expression Network (SAFEnet) mengeluarkan petisi untuk segera membebaskan kembali akses internet tersebut.

SAFEnet sendiri adalah salah satu jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-Asia Tenggara.

Mengutip Kompas.com, petisi ini secara khusus ditujukan untuk menuntut pemerintah Indonesia, tepatnya Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto, dan Menkominfo Rudiantara.

Petisi ini menyebutkan kalau pembatasan internet merupakan tindakan pembatasan akses informasi.

Hal ini jelas melanggar hak-hak digital yang seharusnya diterima masyarakat.

Peraturan ini sudah tertuang dalam pasal 19 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights).

"Petisi ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya," kata Executive Director SAFEnet, Damar Juniarto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (22/8/2019)

Damar juga menjelaskan kalau dampak yang terjadi akibat kebijakan ini bisa sangat luas.

Misalnya membuat masyarakat setempat jadi sulit mengabarkan situasi terkini yang berkaitan dengan keselamatan mereka.

Selain itu, hal ini juga bisa menghambat kegiatan belajar mengajar, keperluan medis di rumah sakit, dan juga sulitnya akses bagi para jurnalis.

Tentunya semua pihak berharap agar keadaan genting ini cepat berakhir sehingga semua kegiatan di masyarakat bisa berlangsung lagi dengan normal.

(*)