Nextren.com -Platform media sosial berbasis video pendek, TikTok lagi-lagi menghadapi ancaman pemblokiran.
Baru-baru ini, Uni Eropa mengancam akan memblokir TikTok dari wilayahnya jika pihak perusahaan regulasi yang berlaku.
Dilansir dari Reuters, pengawas pasar internal Uni Eropa mengatakan bahwa platform TikTok akan segera diblokir jika perusahaan tak meningkatkan upaya untuk mematuhi undang-undang di Uni Eropa sebelum bulan September.
Pernyataan tersebut ditujukan langsung kepada CEO TikTok yang berbasis di China.
Baca Juga: TikTok Tambahkan Label 'Media yang Dikendalikan Negara' ke 40 Negara
TikTok dituntut untuk menyelaraskan bisnisnya dengan Undang-Undang Layanan Digital (DSA) Uni Eropa sebelum jatuh tempo pada 1 September 2022.
Regulator Uni Eropa, Thierry Breton mengatakan bahwa pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi hingga pemblokiran jika TikTok tak segera mengikuti regulasi yang berlaku.
"Kami tidak akan ragu untuk menerapkan sanksi penuh demi melindungi negara kami jika audit tidak menunjukan kepatuhan penuh," ujar Breton sebagaimana dikutip dari Reuters.
Baca Juga: TikTok uji coba fitur 'pengingat tidur', agar jam tidur teratur
Peringatan dari regulator Uni Eropa ini ditanggapi dengan positif oleh TikTok.
TikTok mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap DSA yang berlaku di Uni Eropa.
TikTok juga telah menguraikan upayanya untuk mematuhi undang-undang Uni Eropa lainnya seperti aturan pelundugnan data GDPR dan kode praktik tentang disinformasi.
Direktur kebijakan publik dan hubungan pemerintah TikTok, Caroline Greer mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi regulasi untuk meningkatkan keamanan pengguna.
"Keamanan pengguna kami adalah yang terpenting," ujarnya.
TikTok telah berseteru dengan beberapa negara besar terkait kepatuhan regulasi, salah satunya adalah AS.
Selama 3 tahun terakhir, TikTok bekerja untuk melawan kekhawatiran AS terkait perlindungan data pribadi pengguna TikTok di AS.
Pemerintah AS menuduh bahwa TikTok menyimpan data pengguna di server China yang dapat diakses dan dimanipulasi oleh Partai Komunis China atau pemerintah China.
Tekanan terhadap perusahaan meningkat setelah pengakuan beberapa karyawan mengakses data pribadi akun jurnalis untk mencoba mengidentifikasi sumber kebocoran data ke media.
(*)