Percepat Pemerataan Kawasan Wisata di Tanah Air, Gerakan Menuju Smart City 2021 Dukung  Destinasi Pariwisata Prioritas

Nextren.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong pemerataan kawasan wisata di Tanah Air. Melalui program tersebut Kemenparekraf menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan diubah menjadi “Bali Baru”.

Adapun kawasan tersebut adalah Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Pulau Morotai di Maluku Utara, Danau Toba di Sumatera Utara (Sumut), dan Wakatobi di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kemudian, Borobudur di Jawa Tengah (Jateng), Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur (Jatim), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Likupang di Sulawesi Utara, dan Raja Ampat di Papua Barat.

Demi mendukung pengembangannya, Gerakan Menuju Smart City 2021 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berfokus pada kabupaten/kota yang ada di kawasan pariwisata tersebut.

Alasan lainnya, adalah mendukung bangkitnya sektor pariwisata Indonesia yang mengalami dampak pandemi Covid-19 paling parah.

Baca Juga: Bukan Trofi, 'Man of The Match' Piala AFF 2020 Justru dapat HP OPPO

Sebagai informasi, menurut data Kemenparekraf yang dikutip dari laman kemenparekraf.go.id, Indonesia mengalami penurunan jumlah wisatawan mancanegara hingga 75 persen pada 2020

Hal itu berdampak bagi para pelaku industri wisata. Setidaknya, terdapat 12,9 juta tenaga kerja di industri wisata yang mengalami pengurangan jam kerja.

Situasi pandemi yang perlahan mulai membaik menjadi momentum untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di Indonesia. Dengan pendekatan smart city, destinasi-destinasi prioritas tersebut akan berkembang dan bersaing.

Selain itu, sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan enam pilar smart city, yakni smart economy, smart infrastructure, smart governance, smart environment, smart people, dan smart living.

Pada pelaksanaan program, pemerintah kabupaten/kota yang menjadi peserta didorong untuk membuat rencana induk (masterplan) pembangunan berbasis smart city. Pembuatan masterplan didampingi oleh akademisi dan praktisi smart city.

Selain itu, masterplan juga disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, dan potensi setiap kabupaten/kota. Dengan demikian, rancangan relevan dengan kondisi di lapangan. Masterplan tersebut juga harus disusun untuk periode 5-10 tahun ke depan dan sesuai dengan enam pilar smart city.