Laporan Wartawan Nextren, Zihan Fajrin.
Nextren.com -Data Menkominfo Johnny G. Plate bocor oleh Bjorka di channel Telegramnya.
Bjorka membocorkan data Johnny G. Plate sambil mengucapkan 'happy birthday' kepada menteri Kominfo tersebut.
Data Menkominfo yang dibagikan oleh Bjorka berisi biodata yang cukup lengkap dan bernilai sensitif.
Baca Juga: Terjadi Lagi, Kebocoran Data 679 Ribu Dokumen Presiden Jokowi di Deep Web
Dimulai dari nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, KK, hingga ID vaksin-Nya.
Setelah membocorkan data dokumen Presiden Republik Indonesia, Bjorka berulah kembali dengan membagikan data pribadi Menkominfo.
Johnny sendiri memang sedang berulang tahun pada 10 September 2022 yang ke-66.
Tidak hanya di channel Telegram, Bjorka juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Johnny di Twitter @bjorkanism.
Baca Juga: Benarkah One Time Password (OTP) Jadi Solusi Hindari Kebocoran Data?
Foto isi channel Telegram Bjorkanism. (Sumber: istimewa)
Melansir Kompas.tv, Bjorka juga berulah di akun Instagram-Nya yang juga mengucapkan ulang tahun dan sekaligus berbuat doxing dengan membocor kan data pribadi Menteri.
Doxing merupakan penyebaran informasi pribadi seorang individu atau organisasi kepada publik dan menimbulkan perspektif (framing) yang salah terhadap pemilik data.
Penyebaran tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik data.
Tanggapan Netizen
Ketika data Menteri Johnny terbongkar, netizen Indonesia memiliki beragam tanggapan.
Baca Juga: Ramai Kebocoran Data, Hyundai Klaim Data Aplikasi BlueLink Aman: Kita Bisa Menjamin
Adapun kasus kebocoran data sudah empat yang terjadi, dimulai dari kebocoran data pelanggan IndiHome, data pelanggan PLN, 1,3 miliar data kartu SIM, dan 105 juta data kependudukan warga Indonesia.
Ditambah yang terakhir 697 ribu dokumen Presiden Republik Indonesia.
Menkominfo pun memberi dukungan untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
Baca Juga: 5 Provider Ini Tercatat Dalam Kebocoran Data 1,3 Miliar Registrasi SIM
Johnny mengatakan pada (7/9) di rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, bahwa ia mendukung BSSN dalam hal peralatan, sistem, dan sumber daya manusia. (*)