Rusia Balas Sanksi Ekonomi ke 22 Negara yang Dianggap Tidak Bersahabat, Indonesia Juga?

Selasa, 08 Maret 2022 | 17:00
reuters

ilustrasi uang Rubel Rusia

Nextren.com - Serangan Rusia ke Ukraina membuat banyak negara di dunia memberikan sanksi keras kepada Rusia.

Saksi terutama bersifat ekonomi berupa penghentian transaksi bisnis dan pembokiran aset.

Selain itu juga ada sanksi politik yang menyasar nama pejabat Rusia tertentu.

Sejak memulai invasi ke Ukraina, Rusia terus mendapatkan sanksi baru dari berbagai negara lain yang mengecam tindakan mereka.

Selain sanksi ekonomi, bahkan ada sanksi yang langsung menyasar politisi, pejabat, dan oligarki di Rusia.

Baca Juga: Dianggap Invasi Ukraina, Rusia Diblokir dari Mata Uang Poundsterling dan USD

Contohnya sanksi pembekuan aset aset asing Presiden Vladimir Putin di UE, AS, Inggris, Swiss, Jepang, dan Kanada.

Namun Putin masih diizinkan untuk melakukan perjalanan ke yurisdiksi tersebut.

Alasan pembekuan aset itu, menurut hukum UE Jumat (25/2/2022), adalah pengakuan Rusia atas kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.

Alasan berikutnya adalah Rusia mengerahkan militer Rusia ke daerah-daerah itu dan menginvasi skala penuh ke Ukraina.

Tak hanya Putin, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov juga tak luput dari sanksi.

Lavrov juga mendapatkan sanksi pembekuan aset di UE, Inggris, AS, Swiss, Jepang, dan Kanada.

Sanksi keras itu diberikan Uni Eropa karena Lavrov dianggap bertanggung jawab dan secara aktif mendukung tindakan yang merusak integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina, serta stabilitas dan keamanan di Ukraina.

Larangan perjalanan dan pembekuan aset Uni Eropa, AS, Swiss, dan Kanada juga diberikan kepada Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Dinas Keamanan Rusia (FSB) Aleksandr Bortnikov.

Negara Asia yang menjatuhkan sanksi adalah Jepang, yaitu kepada Jendral Sergey Shoigu.

Daftar larangan perjalanan dan pembekuan aset AS, Kanada dan Jepang lainnya dikenakan kepada Valery Gerasimov, Kepala angkatan bersenjata Rusia.

Baca Juga: Nilai Uang Kripto Melonjak, Bakal Dipakai Rusia Untuk Hindari Sanksi Pemblokiran Transaksi?

Gerasimov bahkan sudah masuk daftar hitam UE dan Inggris pada tahun 2014.

Sebanyak 351 anggota parlemen Rusia tak luput dari sanksi, karena mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.

Uni Eropa, Swiss, dan Kanada menetaskan larangan perjalanan dan daftar pembekuan aset kepada para anggota parlemen tersebut.

Inggris juga mengambil tindakan yang sama dan memasukkan anggota Dewan Federasi yang memberikan suara mendukung serangan Rusia.

Bagaimana dengan AS? Ternyata sebelumnya AS sudah menjatuhkan sanksi pada kepala parlemen Rusia.

Masih ada banyak lagi sanksi yang ditujukan kepada Rusia setelah serangan ke Ukraina.

Rusia Balas SanksiSeolah tak ada rasa khawatir, pemerintah Federasi Rusia pada Senin (7/3/2022), membalasnya dengan menetapkan daftar negara bagian dan teritori asing yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaannya, dan warganya.

Menurut Kantor Berita Rusia TASS, negara dan wilayah dalam daftar tersebut telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia pasca dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina.

Baca Juga: Viral Video Pria Rusia Hancurkan iPad Karena Kesal dengan Sanksi Apple

Berikut daftar negara-negara yang masuk daftar sanksi Rusia, dari Benua Amerika dan Eropa, juga Asia.

  1. Amerika Serikat (AS)
  2. Kanada
  3. Negara-negara Uni Eropa
  4. Inggris (termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, Gibraltar)
  5. Ukraina
  6. Montenegro
  7. Swiss
  8. Albania
  9. Andorra
  10. Islandia
  11. Liechtenstein
  12. Monako
  13. Norwegia
  14. San Marino
  15. Makedonia Utara
  16. Jepang
  17. Korea Selatan
  18. Australia
  19. Mikronesia
  20. Selandia Baru
  21. Singapura
  22. Taiwan (dianggap wilayah China, tetapi punya pemerintahan sendiri sejak 1949)
Setelah keputusan tersebut, maka baik warga dan perusahaan Rusia, negara Rusia sendiri, wilayah, dan kotamadya yang punya kewajiban membayar mata uang asing kepada kreditur asing dari daftar negara yang tidak bersahabat, bisa membayarnya dalam mata yang Rusia, Rubel.

Bisa diartikan, negara atau lembaga yang masuk dalam daftar negara yang tidak bersahabat itu hanya akan dibayar dalam mata uang Rubel.

Prosedur sementara yang baru berlaku adalah untuk pembayaran lebih dari 10 juta rubel per bulan atau jumlah yang sama dalam mata uang asing.

Tag

Editor : Wahyu Subyanto