Nextren.com - Rencana berlakunya peraturan tentang pemberlakuan kebijakan validasi IMEI (international mobile equipment identification) di Indonesia pada 18 April 2020 mendatang disambut gembira pada pemain industri ponsel pintar lokal.
Mereka yakin aturan itu secara otomatis akan menyehatkan industri karena tidak ada lagi persaingan tidak sehat akibat munculnya ponsel selundupan, atau BM (black market) di pasar yang marak tiga-empat tahun terakhir.
Masuknya ponsel pintar BM dengan beda harga yang lumayan jauh dengan harga ponsel lokal membuat industri terpuruk, produksi berkurang bahkan ada yang terhenti.
Akibatnya banyak terjadi pengurangan pekerja yang terasa meresahkan masyarakat karena menurunnya pendapatan selain turunnya pajak yang bisa diserap pemerintah dari industri.
Baca Juga: Huawei Beri Komentar Efek Virus Corona Pada Penjualan di Indonesia
Diperkirakan ponsel BM dipasar sudah merugikan negara dengan hilangnya potensi pemasukan pajak sampai Rp 2,8 triliun setahun, karena pemain ponsel BM tidak membayar pajak.
Sementara industri lokal harus membangun pabrik, memenuhi kewajiban TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) untuk setiap produknya yang semuanya memakan biaya ratusan miliar rupiah.
Industri ponsel lokal sangat mendukung upaya pemerintah menyetop masuk dan beredarnya ponsel BM lewat kebijakan validasi IMEI.
Andi Gusena, Direktur Marketing Advan berpendapat, langkah pemerintah ini akan berdampak positif terhadap persaingan sehat di pasar ponsel pintar.
Baca Juga: Penjualan Xiaomi 10 Pro Dibocorkan Oleh Analis, Sudah Samai Penjualan iPhone di China
Kalangan industri dan pasar berharap agar berlakunya aturan validas IMEI tidak mundur dari yang sudah ditetapkan, 18 April 2020.
Pemunduran aturan efeknya akan sangat besar karena akan membuat penyelundupan ponsel BM akan makin deras dan kerugian negara akan makin besar.
“Jangan ditunda, lanjut saja (kebijakan validasi IMEI) agar industri dalam negeri bisa bangkit lagi,” ujar Andi Gusena.
Saat ini tablet Advan mengklaim menduduki pangsa pasar kedua setelah Samsung Galaxy Tab, dengan porsi 15,1 persen, mengalahkan Lenovo (8,1 persen) dan Apple iPad yang menduduki posisi 5,9 persen.
Baca Juga: Seri Mate dan P Dominasi Penjualan Hape Huawei Sepanjang Tahun 2019
Sementara Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim mengakui, serangan ponsel BM yang menawarkan harga ponsel pintar lebih murah, membuat pasar terganggu dan sulit bersaing.
Industri ponsel lokal secara keseluruhan sangat dirugikan ponsel BM.
Jika tidak segera diantisipasi, akan berdampak sangat buruk terhadap industri ponsel pintar secara keseluruhan.
“Harapan kami konsumen bisa lebih sadar bahwa membeli ponsel BM sangat merugikan diri sendiri dan negara karena ponsel BM tidak berkontribusi pajak dan pembangunan negara,” ungkap Suryadi.
Baca Juga: Smartphone 5G Diprediksi Akan Kuasai 12 Persen Penjualan Hape Dunia
Menurut Suryadi, Validasi IMEI sebuah langkah strategis yang dibuat pemerintah untuk melindungi ekosistem industri telepon selular, dimana aturan tersebut melengkapi peraturan terdahulu mengenai TKDN.
Validasi ini akan membuat Industri telepon seluler kembali bergairah.
“Sebagai produsen tentunya kami berharap pula agar pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri,” papar Suryadi.
Secara terpisah, CEO Mito, Hansen, juga berkomentar positif.
Baca Juga: Ternyata Penjualan Samsung Galaxy Fold Cukup Baik, Padahal Harganya Puluhan Juta
Katanya, kehadiran peraturan soal validasi IMEI itu diyakini akan langsung menghentikan peredaran ponsel BM karena nomor IMEI ponsel BM tidak terdata.
Aturan itu katanya akan mengembalikan ekosistem industri selular di Indonesia ke arah yang lebih sehat karena tiga-empat tahun ini industri sangat naik-turun.
Hadirnya kebijakan TKDN kata Hansen semula menjadi angin segar.
Namun di sisi lain hadirnya ponsel BM benar-benar memukul vendor yang serius mengembangkan pabrikan.
Baca Juga: Jumlah Penjualan Hape Global Menurun, Kecuali Huawei yang Sedang Ditekan AS
“Kami membangun pabrik, jaringan ritel dan pusat pelayanan, tetapi ponsel BM memotong rantai tersebut dan bisa menjual ponsel lebih murah karena variable cost-nya sedikit,” keluhnya.
Hansen berharap aturan validasi IMEI dijalankan sesuai rencana dan semua ekosistem industri harus berkomitmen bersama.
Dalam kaitan aturan validasi IMEI, Kementerian Perindustrian akan mengaktifkan Sibina, Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.
Baca Juga: Penjualan Samsung Akhirnya Berhasil Dikalahkan Apple di Akhir Tahun 2019, Ini Penyebabnya
Sistem ini akan memberi informasi kepada operator, nomor IMEI ponsel BM tidak terdaftar sementara ponsel resmi terdaftar.
Dengan skema white list yang sudah disepakati pemerintah dan operator, ponsel yang IMEI-nya tidak ada dalam daftar Sibina akan langsung diblokir.
Menurut para pemilik merek lokal, skema ini jelas akan melibas keberadaan ponsel BM yang belum didaftarkan sebelum 18 April 2020. (*)