Laporan Wartawan NexTren, David Novan Buana
NexTren.com - Moral pengguna internet saat ini harus diakui sudah masuk ke dalam tahap yang begitu rendah dan terkadang tidak beradab.
Walaupun tidak semua pengguna seperti itu, tetapi ketika melihat seperti apa hancurnya moral di Twitter saat ini, dengan begitu banyaknya hujatan kebencian dan berita bohong (hoax), maka rasanya memang perlu ada perbaikan.
Untuk menangani masalah tersebut, Presiden Perancis Emmanuel Macron mendorong untuk dibuatnya regulasi di internet.
Baca Juga : Drone DJI Dihantui Ancaman Keamanan Fatal Yang Bisa Digunakan Hacker
Karena internet menembus batasan negara, maka hingga saat ini belum ada aturan yang mengikat tata cara penggunaan dan perilaku di sana.
Langkah untuk meregulasi internet seperti yang dilakukan oleh Presiden Perancis tersebut juga pernah dilakukan pada 2017 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), tetapi saat itu gagal.
Kali ini, usaha tersebut berhasil menarik dukungan dari 50 negara, serta perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft.
Deklarasi yang dinamakanParis Call for Trust and Security in Cyberspace tersebut nantinya diharapkan bisa meredam gelombang tsunami ancaman seperti serangan cyber, ujaran kebencian, berita bohong, dan memberikan sensor di internet.
Terang saja, internet adalah tempat yang begitu berbahaya untuk anak dan remaja, sama seperti hutan belantara.
Bedanya, hutan bentuknya mengerikan dan gelap, sedangkan internet memperlihatkan pemandangan yang indah dan meriah.
Namun, di dalam internet pula bersembunyi predator, hacker, dan beragam penipuan yang mampu membuat korbannya menderita.
Baca Juga : Grup Hacker Pembobol ATM Kelas Kakap Ternyata Didukung Korea Utara
Tentu saja internet juga bisa menjadi pintu menuju ilmu pengetahuan yang tiada habisnya, tetapi rasanya tidak banyak yang melihatnya seperti itu.
Sayangnya, deklarasi tersebut tidak serentak didukung oleh negara besar di dunia; sebab Rusia dan China yang memiliki populasi terbanyak justru tidak ikut serta.
Begitu juga dengan Amerika, yang menganggap deklarasi tersebut adalah upaya untuk menjajah kedaulatan negaranya.(*)