Nextren.com -Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya memberi ketegasan sikap atas konflik Israel-Palestina.
Tim penyelidik PBB mengungkap laporan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa deskriminasi dan pendudukan Israel terhadap warga Palestina adalah penyebab utama dari siklus kekerasan antara kedua negara.
Dilansir dari AFP, tim penyelidik PBB mengungkap laporan tersebut pada Selasa (7/6/2022).
Baca Juga: Sniper Israel Tembak Mati Jurnalis Palestina, Videonya Bikin Merinding!
Tim penyelidik PBB ini dibuat pada tahun 2021 oleh Dewan HAM PBB.
Tugas utama mereka adalah menyelidiki akar penyebab dan solusi untuk mengakhiri konflik puluhan tahun antara Israel dan Palestina.
"Mengakhiri pendudukan oleh Israel tetap penting dalam mengakhiri siklus kekerasan yang terus-menerus," ujar tim penyelidik seperti dilansir dari AFP.
PBB juga menunjukan banyak bukti bahwa Israel tak berniat mengakhiri konflik dengan Palestina.
Baca Juga: Roket Lebanon Hantam Wilayah Israel, Bentuk Pembelaan Atas Palestina?
Laporan setebal 18 halaman tersebut berfokus pada evaluasi garis panjang invastigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu terkait konflik Israel-Palestina.
"Rekomendasi-rekomendasi dalam laporan-laporan sebelumnya sangat ditujukan kepada Israel," ujar pemimpin tim penelidik PBB Navi Pillay.
Navi Pillay juga menyebutkan bahwa sifat konflik antara Israel dan Palestina tak simetris, sehingga cenderung menunjukan pendudukan satu negara terhadap negara lainnya.
"Ini adalah indikator sifat konflik yang tak simetris dan realitas satu negara menduduki negara lain," ujarnya.
Baca Juga: Sekjen PBB: Kemungkinan Krisis Ukraina-Rusia Bisa Jadi Perang Nuklir
Tim penyelidik PBB juga menyatakan bahwa rekomendasi PBB sama sekali tak pernah dilaksanakan oleh Israel.
PBB kerap menyerukan untuk memastikan pertanggunjawaban atas pelanggaran Israel terhadap hukum internasional.
"Kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas merupakan buti jelas bahwa Israel tak berniat mengakhiri pendudukan dan diskriminasi terus menerus terhadap warga Palestina,"ujar Navi Pillay yang juga merupakan mantan Kepala Dewan HAM PBB.
(*)