Nextren.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini (12/8) meresmikan peluncuran Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan pelaku usaha mikro.
Program kolaborasi Kemen PPPA dengan XL Axiata ini bertujuan menghubungkan perempuan pelaku usaha mikro hingga akhir 2020 dengan teknologi digital. Sasaran perempuan pelaku usaha mikro dalam program Sispreneur adalah 200 perempuan pelaku usaha mikro binaan Kemen PPPA.
Dalam hal ini, Kemen PPPA mendapatkan dukungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, yaitu Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Kapal Perempuan, dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
Baca Juga: MAP Fashion Masuk ke Marketplace Online Lewat Fashion From Home Usaha mikro merupakan jenis usaha yang dapat bertahan dan mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia pada krisis moneter pada 1997-1998, sehingga Menteri PPPA yakin bahwa UMKM di Indonesia bisa kembali menyelamatkan pemulihan ekonomi akibat pandemi dengan memanfaatkan akses teknologi, go-online, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.
Melalui adaptasi dengan teknologi dan pemanfaatan e-commerce, perempuan penggerak pelaku usaha UMKM bisa menguasai pasar dan terus memperbesar kontribusi ekonomi bagi bangsa.
"Melalui kesempatan ini, saya perlu mengingatkan bahwa perempuan melek digital adalah sebuah keharusan,” ujar Menteri Bintang pada Webinar Strategi dan Peluang Bagi Perempuan Pelaku Usaha Mikro Go-Digital, sekaligus Peluncuran Kelas Inkubasi Sispreneur.
Baca Juga: 3 Tips Bisnis Online Ala GoJek Agar Tetap Berkembang Saat Masa Pandemi
Menteri Bintang mengatakan tidak hanya dari segi populasinya yang besar, potensi dan peran perempuan dalam sektor ekonomi sangatlah besar.
Misalnya, 99,99 persen usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Kemenkop dan UKM, 2017-2018).
Selain itu, berdasarkan survei dari Bank Dunia (2016), lebih dari 50 persen usaha mikro dan kecil dimiliki oleh perempuan. Peserta yang terpilih mengikuti program ini akan mendapatkan pembinaan secara gratis, baik secara konseptual, maupun praktek untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan konkret.
Baca Juga: 6 Cara Bisnis Online di Instagram Agar Menarik dan Lebih Laris
Peresmian program Sispreneur
Selain itu, mereka juga mendapatkan peluang untuk memperbesar jaringan pemasaran produk, serta memperluas cakupan pasar dan meningkatkan mutu serta kualitas produknya.
Jadi tidak menutup kemungkinan untuk menjual produknya, baik lintas provinsi maupun hingga keluar negeri.
"Ini bukanlah mimpi. Di era seperti ini peluang sangat terbuka luas,” tambah Menteri Bintang. Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini yang turut mendampingi Menteri Bintang saat peluncuran secara virtual mengatakan melalui program tersebut, para perempuan pelaku usaha mikro akan mendapatkan bimbingan untuk mengembangkan bisnis kecil dengan memanfaatkan teknologi digital.
Baca Juga: Tingkatkan Omset Bisnis Online dengan Mudah Tanpa Ribet, Yuk Simak
Menurut Dian, perempuan dan UMKM merupakan pihak-pihak yang paling terdampak secara ekonomi dan sosial selama masa pandemi Covid-19.
"Karena itu, program kelas inkubasi ini menjadi sangat relevan untuk kami selenggarakan saat ini agar dapat membantu di dua sisi sekaligus, yaitu sisi perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan UMKM yang dikelolanya agar bisa menopang ekonomi keluarga dan menggerakkan ekonomi di lingkungan sekitarnya,” tutur Dian Siswarini. Teknologi digital menawarkan kesempatan kepada siapa saja untuk mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Bagi para perempuan pelaku usaha mikro, teknologi digital akan memungkinkan mereka untuk menembus pasar yang lebih luas, yang hampir mustahil bisa dijangkau jika tidak online.
Baca Juga: Cara Genjot Bisnis di Media Sosial Pakai 5 Aplikasi Keren Ini
Teknologi digital sekaligus akan mempermudah mereka melakukan promosi produk/jasa secara lebih massif melalui kolaborasi dengan para penyedia platform e-commerce/marketplace. Kelas Inkubasi akan dilaksanakan secara online, menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
Ada tiga hal pokok mendasar yang diajarkan.
Pertama, product ready, yaitu membangun pola pikir seorang perempuan pelaku wirausaha (womenpreneur) menyangkut pengembangan usaha secara nyata, baik dari sisi manajemen keuangan, hingga pemilihan produk. Kedua, market ready, yaitu mendidik para perempuan pelaku usaha mikro untuk bisa memastikan kualitas produk sesuai dengan target market yang disasar.
Baca Juga: Jet Commerce Latih UKM Ekspor ke Alibaba, Situs B2B Terbesar di China
Ketiga, digital and marketplace ready, mengajarkan para perempuan pelaku usaha mikro cara menggunakan channel promosi agar bisa lebih menjual seperti di platform media sosial.
Selain itu, didukung juga oleh Bukalapak sebagai marketplace, para peserta akan dibimbing dalam berjualan melalui marketplace.
Produk-produk perempuan pelaku usaha mikro yang telah mengikuti program Sispreneur ini akan dipromosikan dan mendapatkan fitur push promotion. Para peserta Kelas Inkubasi berdomisili tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: Mudahnya Pinjam Dana Secara Online untuk UKM di Bali Lewat Kasmu.id
Mereka juga merupakan pelaku usaha mikro yang selama ini memang belum online.
Mereka memiliki produk atau jasa antara lain makanan dan kerajinan tangan.
Lalu juga para peserta mendapatkan starter pack/sim card XL Biz secara gratis dengan benefit Paket Data 5 GB, Unlimited Call & sms ke sesama XL, 30 Menit + 30 Sms ke operator lain, Unlimited WA, Line, free akses Facebook & Instagram sebesar 1 GB, dan Pulsa sebesar Rp 5.000. Diluncurkan pertama kali pada 23 April 2015, Sisternet kini memiliki lebih dari 26 ribu anggota.
Untuk terus meningkatkan nilai manfaat bagi kaum perempuan Indonesia, Sisternet menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi perempuan, juga dengan banyak pegiat sosial di berbagai daerah.
Selain itu, Sisternet juga aktif bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah, selain dengan Kemen PPPA juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Kesehatan.