Nextren.com -Setelah pemerintah Inggris, nampaknya pemerintah lain akan ikut mencekal keberadaan Huawei.
Nikkei sebuah media Jepang mengatakan pemerintah Inggrismeminta Jepang untuk membantu membangun jaringan nirkabel 5G tanpa Huawei Technologies. (19/7)
Ini bisa dianggap sebagai langkah lebih lanjut dalam perang teknologi dan keamanan global antara Amerika Serikat dan Cina.
Inggris juga tidak hanya menyarankan Jepang untuk tidak menggunakan Huawei, ia juga menyarankan beberapa perusahaan untuk mengembangkan jaringan 5G di negara bunga sakura tersebut.
Harian bisnis melaporkan Inggris menunjuk NEC Corp dan Fujitsu Ltd sebagai pemasok alternatif potensial bagi Huawei.
Mengambil laporan dari Nikkei lagi, para pejabat Inggris bertemu dengan rekan-rekan mereka di Tokyo pada hari Kamis (16/7), dua hari setelah Inggris memerintahkan peralatan Huawei dibersihkan dari jaringan 5G pada akhir 2027.
Mengutip Reuters, ketika Inggris bersiap untuk meninggalkan Uni Eropa, kekhawatiran akan keamanan Huawei telah memaksa Perdana Menteri Johnson untuk memilih antara Amerika Serikat dan Cina.
Serta jugamenimbang aliansi kritis terhadap miliaran investasi.
Baca Juga: Huawei Enjoy 20S Bocor di Sertifikasi TENAA, Ini Rumor Spesifikasinya
Inggris yang jadi mencekal adanya Huawei juga dikaitkan dengan laporan dari National Cyber Security Center yang mengklaim adanya ancaman keamanan baru dari Huawei.
Meski sudah diketahui alasan pencekalan tersebut pihak Huawei masih merasa bahwa jaringan yang merak buat itu aman.
Bahkanpihak Huaweiakan melakukan tinjauan terperinci tentang apa arti pengumuman Inggrisuntuk memblokir perusahaannya.
Perusahaan asal Tiongkok itu pun akan menjelaskan bagaimana pihaknya dapat berkontribusi pada pemerintah Inggrisagar bisa kembali mengembangkan koneksi 5G.
Baca Juga: China Sebut AS Main Kotor, Setelah Pemblokiran Teknologi 5G Huawei Kian Meluas
Sebenarnya cukup sering untuk melihat Huawei bersikeras mengatakan jaringannya aman dan tidak mengambil data apa pun.
Namun ada beberapa bocoran soal Undang-Undang Intelejen negara Tiongkok yang membuat larangan dari beberapa negara cukup masuk akal.
Pada Undang-Undang (UU) Intelijen Nasional Republik Rakyat Tiongkok tahun 2017, berisi 6 bab dan 32 pasal.
Pasal 7 secara khusus memberikan peluang bagi setiap warga dan entitas Tiongkok untuk menjadi bagian intelijen negara.
Baca Juga: REVIEW Huawei FreeBuds 3i, TWS Rp 1,4 Juta Dengan Fitur Mahal
Selain itu, ditegaskan kembali di Pasal 14 dan 16 bahwa pekerjaan intelijen negara mungkin memerlukan bantuan warga maupun entitas Tiongkok, dan memberikan akses bagi intelijen untuk memeriksa serta mengambil file, materi, dan bahan yang mereka perlukan.
Pasal tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa sekalipun Huawei (maupun perusahaan teknologi Tiongkok lainnya) membantah mereka melakukan kegiatan spionase, bila Pemerintah Tiongkok meminta data untuk keperluan intelijen, maka secara hukum Huawei harus memberikannya.
Dan, melihat kecepatan dan kekuatan teknologi 5G, bahaya terbesar bukan hanya pada penyadapan informasi.
Tetapi, lebih dari itu, intervensi dalam semua peranti yang dikendalikan melalui protokol 5G milik Huawei: internet, kendaraan, rumahsakit, hingga drone dan senjata militer yang bisa memicu perang.
Baca Juga: Jaringan 5G Huawei Kini Resmi Dicekal Pemerintah Inggris, Bisa Timbulkan Kesenjangan Digital?
(*)