Nextren.com - Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan beberapa pekerjaan dilakukan dari rumah atau work from home (WFH).Tak terkecuali bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani curhat selama WFH hampir tiga bulan, dirinya mengaku bekerja lebih lama dari jam kerja normal di Kementerian Keuangan, bahkan hampir 24 jam.
Meski dalam situasi normal, kadang Sri Mulyani pun juga sudah bekerja lebih lama, hanya saja ketika WFH pekerjaannya menjadi padat.
“Tidak ada bedanya antara home sama work, sehingga kerjanya luar biasa panjang."
Baca Juga: Terjadi Lagi, Kini Video Donald Trump Dicap Manipulasi Oleh Twitter
"Dari survey rata-rata pegawai di Kemenkeu ini ada 24,84% yang mengaku lebih banyak bekerja dari jam kerja normal. Itu saya termasuk di dalamnya,” kata Sri Mulyani dalam Pertemuan Internal Seluruh Pegawai Kemenkeu via daring, Jumat (19/6).
Sri Mulyani mengaku selama WFH berbagai agenda rapat pertemuan jauh lebih padat.
Antara satu agenda ke agenda lain berada dalam jeda waktu yang singkat.
Sebab, tidak dibutuhkan mobilisasi yang menghabiskan waktu di jalan, semua pertemuan via daring.
“Bahkan kadang tidak ada jedanya, karena orang menganggap selama WFH tidak butuh waktu di jalan, hanya pindah dari satu zoom ke another zoom,” curhat Menkeu.
Baca Juga: Begini Cara Dapatkan Voucher Belanja di Program TikTok Treats
Meski begitu, sebagai bendahara negara, dalam setiap rapat selama WFH, Menkeu musti tetap menyiapkan materi presentasi yang lengkap dan kredibel.
“Karena setiap apa yang disampaikan akan menyangkut keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan memang dalam situasi pandemi ini mengharuskan pemerintah kerja lebih keras.
Sebab, corona virus disease 2019 (Covid-19) telah berdampak terhadap bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.
Baca Juga: Merasa Jago Main Game? Yuk Kembangkan Bakatmu dengan Cara Ini!
Dus, pengelolaan keuangan negara harus lebih prudent untuk memitigasi dan merancang pemulihan ekonomi.
Makanya, Kemenkeu membuat instrumen fiskal yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dirancang lebih fleksibel.
Defisit APBN 2020 yang sebelumnya ditargetkan 1,75% terhadap produk domestik bruto (PDB) melebar menjadi 6,34% terhadap PDB.
Setali tiga uang, Kemenkeu musti merevisi APBN 2020 baik dari sisi pendapatan, belanja, pembiayaan, maupun asumsi outlook makro ekonomi.
Baca Juga: 3 Tips Bisnis Online Ala GoJek Agar Tetap Berkembang Saat Masa Pandemi
Maka dari itu keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai respon kebijakan pemerintah menghadapi dampak Covid-19.
Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 sebagai postur revisi APBN 2020.
Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 sebagai payung hukum pemulihan ekonomi nasional.
Menkeu juga curhat, dalam kondisi normal, penyusunan APBN memakan waktu delapan hingga sembilan bulan.
Baca Juga: Resiko Nomor Hape Mati yang Dijual Lagi: Dibanjiri Iklan Bahkan Rekening Dibobol
Nah, karena pandemi, pemerintah dituntut meramu revisi APBN tahun ini dengan lebih cepat.
“Karena Covid-19, kita ditantangan untuk merespons dampak Covid-19 melalui APBN revisi jadi dalam hitungan minggu,” ujar Menkeu.
Padahal di tahun lalu, ada optimisme ekonomi dalam negeri yang lebih sehat.
Keseimbangan primer diproyeksikan sehat pada 2020. Hanya saja, karena pandemi penerimaan negara melorot, sementara belanja negara membengkak.
Baca Juga: Ini Penyebab Hape BM Masih Bisa Dipakai Meski IMEI Sudah Diblokir
“Sejak aktivitas ekonomi mulai terhenti, penerimaan pajak mengalami tekanan."
"Dari bea cukai, ada pertimbangan harus memfasilitasi impor alat kesehatan dan membatasi ekspor untuk kebutuhan dalam negeri."
"Ditambah kondisi market yang bergejolak,” kata Sri Mulyani.
Informasi saja, Kemenkeu menganggarkan penangan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.
Baca Juga: Produk Baru Orbit Telkomsel, Modem WiFi Paket Datanya Mulai 30GB Rp 65 Ribu Sebulan
Dana tersebut diperuntukkan bagi sektor kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, insentif usaha senilai Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,36 triliun, pembiayaan korporasi sejumlah Rp 53,57 triliun, dan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda yakni Rp 106,11 triliun.
Artikel ini tayang di kontan.co.id, dengan judul : Selama work from home, Sri Mulyani curhat kerja hampir 24 jamReporter: Yusuf Imam Santoso