Nextren.com -Penerapan teknologi untuk membantu mengembangkan layanan di kota/kabupaten adalah keniscayaan yang mau tak mau harus dipenuhi.
Selain lebih efisien, pemerintah daerah juga bisa lebih cepat dan tepat saran dalam melayani masyarakat.
Namun ada anggapan bahwa penerapan teknologi untuk sistem smartcyti seperti itu bakal mahal.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan meminta pemerintah daerah tidak terbebani dalam menyiapkan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menerapkan smart city (kota pintar) di daerahnya.
Baca Juga: Ini Urutan Data Kecepatan Internet Di Kota-Kota Besar Di Indonesia
"Teknologi adalah enabler jadi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan atau membangun smart city," kata Semuel dalam acara Opening Ceremony Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (15/05/2019).
Dilansir dari situs resmi Kominfo, Dirjen Semuel menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan segera menyiapkan satu fasilitas penyimpanan data-data strategis dan aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum untuk membantu daerah dalam membangun smart city.
"Pemerintah pusat akan menyediakan masterplan pembangunan smart city untuk pemerintah daerah," tambahnya.
Dalam acara yang diikuti perwakilan pemerintah daerah itu, Dirjen Aptika menjelaskan kontribusi Kementerian Kominfo yang menyediakan berbagai infrastruktur untuk membantu pemerintah daerah di wilayah 3T agar mendapatkan akses internet yang baik melalui Palapa Ring.
Baca Juga: Survey 5 Kota Besar Indonesia: Masyarakat Habiskan Rp 1,2 Juta Selama Ramadhan untuk Belanja Online
"Palapa ring adalah suatu proyek pemerintah yang mana menyambungkan semua kota dan kabupaten dengan fiber optik. Sementara untuk pulau-pulau yang terpencil, pihaknya akan meluncurkan satelit pada tahun 2022," jelasnya.
Dirjen Aptika Semuel mengharapkan pemerintah daerah memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan mendorong masyarakatnya untuk lebih maju demi mewujudkan smart city.
"Syarat pertama adalah kemauan kita untuk berubah dan kita harusnya jadi leading dan kita harusnya leadingnya ini kita jadi tut wuri handayani benar-benar mendorong masyarakat juga berubah," ujarnya.
Baca Juga: Warga Bandung, Makassar dan Kupang Bisa Segera Aktif Laporkan Masalah Kotanya Lewat Qlue
Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan
Menurut Dirjen Aptika tersebut, hal terpenting dalam membangun smart city adalah mengubah pola pikir.
"Mindset adalah yang pertama bahwa kita ingin merubah cara kita melayani masyarakat, cara kita memerintah. Pembenahan sistem perizinan di daerah.
"Proses-proses yg bertele-tele itu harus dihapuskan," katanya seraya menambahkan agar pemerintah daerah memperbaikan proses bisnis.
Baca Juga: Sprint Akan Luncurkan 5G Bulan Mei di 4 Kota AS, Kecepatannya 10 Kali 4G LTE
DIrjen Semuel juga meminta pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang terbuka agar berbagai data mudah diakses oleh masyarakat.
Acara Opening Ceremony Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Airin Rachmi Diany.
Selain itu, hadir pula jajaran pimpinan Kompas Gramedia, serta dihadiri perwakilan kabupaten dan kota serta provinsi dari seluruh Indonesia.
Acara ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai vendor teknologi seperti Indosat Ooredoo, Lintasarta, dan SAP. (AS)