Nextren.com - Maraknya kejahatan scam yang tak masif dan tidak berhenti terjadi di Indonesia tidak lepas dari hukum sebab akibat, "Siapa menabur angin akan menuai badai". Yang menjadi masalah, badainya yang datang tidak pandang bulu dan tidak memilih-milih korbannya apakah itu yang membocorkan data, pemilik data atau malah masyarakat awam.
Sekarang akibatnya adalah masyarakat Indonesia menuai badai yang ditaburkan oleh pengelola data yang tidak menjaga dengan baik kepercayaan mengelola dan melindungi data yang diberikan kepadanya.
Maraknya kasus scam dan penipuan hari ini adalah badai yang diakibatkan oleh kebocoran data bertahun-tahun yang ditabur karena kecerobohan pengelola data tidak melindungi dengan baik data masyarakat yang dikelolanya.
Apa korelasi antara kebocoran data dengan maraknya scam ?
Kebocoran data kependudukan yang masif memberikan amunisi kepada penipu sehingga mereka mendapatkan database yang sangat berharga.
Di tangan orang yang mengerti mengeksploitasi data, database adalah tambang emas.
Database ini dapat digunakan untuk profiling, mencari korban penipuan dan database ini digunakan juga untuk membuat KTP aspal yang sakti karena meskipun blanko KTPnya palsu tetapi data kependudukan yang terkandung di dalamnya adalah data asli.
Salah satu faktor utama yang menentukan suburnya aktivitas penipuan adalah kemudahan untuk mendapatkan uang hasil menipunya dengan aman dan sulit diidentifikasi pihak berwenang.
Kalau dalam industri ransomware hal ini bisa dipenuhi karena adanya mata uang kripto yang bersifat sangat anonim sehingga kejahatan ini bisa dilakukan lintas negara dan penerimaan uang tebusan bisa dikirimkan lintas negara melalui sistem mata uang kripto.
Dalam aksi scam dan tipu-tipu di Indonesia, korbannya mayoritas orang awam dan sangat sedikit yang memiliki akses ke aset kripto.
Namun semuanya memiliki akses ke sistem perbankan, sehingga akses monetisasi hasil penipuan di Indonesia masih memanfaatkan akun bank dan dompet digital.
Namun tentunya penipu tidak bodoh menggunakan identitasnya sendiri untuk membuka rekening penampungan hasil tipu-tipunya dan akan menggunakan rekening yang aman.
Pucuk dicinta ulam tiba, kebocoran data kependudukan yang masif membukakan jalan bagi penipu untuk menjalankan aksinya.
Data bocor itu menyediakan ratusan juta database kependudukan asli. Dengan hanya berbekal blanko KTP, seseorang bisa membuat KTP palsu dengan data asli. Ketika KTP ini digunakan untuk membuka rekening bank, maka akan sangat sulit bagi bank untuk mengidentifikasi keabsahan KTP ini secara fisik.
Pasalnya, sekalipun blankonya palsu tetapi data NIK, Nama, alamat dan lainnya adalah data asli dan fotonya tinggal digantikan dengan foto si penipu.
Badai scam
Kebocoran data kependudukan yang masif ini memungkinkan adanya rekening penampungan hasil kejahatan yang bisa didapatkan dengan mudah.
Penipu tinggal mengeluarkan uang sekitar Rp. 500.000,- untuk membeli rekening bodong yang telah dipersiapkan lengkap dengan kartu ATM dan siap untuk menampung hasil kejahatannya dan informasi ini dengan mudah (lihat gambar 1).
Gambar 1, Jual beli rekening bodong masih marak dan mudah ditemukan di internet
Adanya sarana mudah menguangkan hasil penipuan ini kontan menjadi faktor yang sangat memudahkan komplotan penipu dalam menarik uang hasil kejahatan mereka.
Jadi komplotan penipu tinggal konsentrasi merancang rekayasa sosial yang sempurna untuk mengelabui korbannya. Semua aksi eksploitasi dan scam membutuhkan rekening bodong untuk monetisasi hasil kejahatannya.
Badai scam tanpa henti, langsung gencar dijalankan mengincar masyarakat Indonesia.
Beberapa aksi penipu online yang pernah terjadi adalah sebagai berikut, semuanya memanfaatkan rekening bodong untuk menampung hasil kejahatannya.
- Aksi pembobolan mobile banking (https://www.vaksin.com/aksi-phishing-mobile-banking-bri)
- Penipuan menyamar sebagai APK kurir online yang bertujuan mencuri SMS ponsel korbannya https://www.vaksin.com/bri-mobile-banking-fraud
- Surat tilang, penipuan kiriman undangan pernikahan juga direkayasa untuk mencuri SMS ponsel korbannya https://www.vaksin.com/undangan-nikah-pembawa-bencana
- Penipuan penjualan tiket Cold Play sampai penipuan kerja Freelance like dan subscribe https://www.vaksin.com/tipu-tipu-like-dan-subscribe-dapat-uang
Pihak kepolisian sebenarnya secara teknis memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku penipuan ini dan memang merupakan kewajiban pihak kepolisian untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari aksi kejahatan penipuan.
Tingginya tingkat penipuan ini membuat penegak hukum keteteran dari sisi sumber daya. Namun seharusnya hal ini tidak dijadikan sebagai alasan dan membuat masyarakat korban penipuan tidak tahu kemana lagi harus mengadu dan pasrah saja menerima kenyataan dirinya sudah tertipu. Korban secara kasat mata melihat para penipu masih tetap leluasa penjalankan aksinya sekalipun korban sudah berjatuhan.
Badai nyata yang hari ini sedang dituai oleh masyarakat Indonesia adalah tawaran kerja Freelance dan korban bisa mendapatkan penghasilan besar cukup hanya like dan subscribe akun media sosial.
Menurut data yang dikumpulkan oleh Vaksincom, korban penipuan kerja Freelance ini sudah mencapai ribuan orang dengan kerugian mencapai ratusan milyar rupiah dan seharusnya kasus ini mendapatkan perhatian yang serius dari pihak penegak hukum dan pihak terkait seperti Kominfo dan OJK.
Kominfo menjadi pihak yang terkait karena sarana penipuan ini memanfaatkan kanal digital dan Kominfo adalah lembaga yang mengawasi dan memiliki wewenang untuk mengatur penyedia layanan digital dan memberikan teguran dan tindakan jika terjadi tindak kejahatan memanfaatkan kanal digital tersebut.
Salah satu bukti pemanfaatan kanal digital untuk mempromosikan penipuan ini adalah iklan lowongan freelance yang dengan mudah ditemui di media sosial seperti gambar 2 di bawah ini.
Gambar 2, Tipu-tipu kerja freelance online yang sangat mudah ditemukan dan bahkan memasang iklan di platform media sosial
OJK, perbankan dan dompet digital juga terkait dan diharapkan dapat membatasi pembukaan rekening bodong yang digunakan untuk nenampung hasil kejahatan.
Harusnya setiap rekening yang digunakan untuk membuka rekening bodong ini harus di audit oleh pihak berwenang, apakah pembukaan rekening ini sudah melalui tahap yang benar.
Tahapannya seperti meminta KTP dan mengecek keabsahan KTP tersebut dengan scanner chip KTP yang diberikan oleh Dukcapil, sehingga pihak bank bisa mengidentifikasi KTP palsu yang digunakan untuk membuka rekening bodong.
Kalau perlu tambahkan persyaratan dimana setiap pembukaan rekening di Customer Service bank dilengkapi dengan bukti foto nasabah dengan kartu identitas yang digunakannya.
OJK dan pihak terkait dengan Satgas Waspada Investasi memiliki prestasi yang cukup terpuji dan berhasil menekan eksploitasi Pinjol dengan terobosan cerdik meminta Google memblokir aplikasi Pinjol baru di Play Store, sebelum mendapatkan izin tertulis dari OJK.
Sudah saatnya lagi dibuat satgas baru khusus untuk mengatasi masalah badai SCAM ini. Kalau tidak badai SCAM ini tidak akan berhenti dan korbannya bukan pengelola data yang membocorkan data, tetapi pemilik data, masyarakat Indonesia.