Nextren.com- Twitter memutuskan langkah baru yang berkaitan dengan layanan di wilayah Rusia.
Perusahaan media sosial tersebut mengaku telah membatasi konten-konten yang dipublikasi oleh Pemerintah Rusia.
Ada sekitar 300 akun resmi Pemerintah Rusia tidak lagi direkomendasikan ditimeline, notifikasi, atau pencairan Twitter.
Bahkan, kebijakan baru Twitter itu pun menjadikan akun Vladimir Putih sebagai sasaran, dilansir dari BBC.
Dengan begitu, dapat dipastikan kalau algoritma Twitter tidak akan memunculkan akun resmi milik pejabat Rusia.
Alasan Rusia Kasih Hukuman ke Twitter
Pihak Twitter menyatakan bahwa tindakannya tersebut adalah bentuk respon dari apa yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia terlebih dahulu.
Perusahaan asal Amerika Serikat itu mengklaim kalau Rusia sendiri sudah membatasi akses internet terbuka sejak perang dengan Ukraina berlangsung.
Kepala Integritas Situs Twitter, Yoel Roth turut menjelaskan alasan Twitter kasih 'hukuman' ke Rusia.
Baca Juga: Twitter Hentikan Dukungan untuk iPhone 6 dan 6 Plus, Ini Penyebabnya
"Ketika pemerintah yang terlibat konflik bersenjata memblokir atau membatasi akses ke layanan online di negara mereka, sementara mereka sendiri terus menggunakan layanan yang sama untuk memajukan posisi dan sudut pandang mereka, itu menciptakan ketidakseimbangan informasi yang berbahaya," tuturnya, dikutip dari BBC, Rabu (6/4).
Twitter menyebut bahwa pihaknya sedang menerapkan aturan ke negara mana pun yang membatasi akses ke layanan online saat terlibat dalam perang antarnegara.
Dan aturan yang dikabarkan baru berlaku sejak hari Selasa (5/4) tersebut langsung memengaruhi akun-akun milik Pemerintah Rusia.
Presiden Rusia, Vladimir Putin. Mantan Pemimpin militer Inggris menyebut membunuh Putin harus dilakukan NATO
Vladimir Putin Punya Dua Akun Twitter
Kembali melansir dari BBC, salah satu faktor adanya kebijakan baru Twitter yang membatasi akun Pemerintah Rusia itu digadang-gadang karena keberadaan dua akun Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Vladimir Putin dikatakan memiliki dua akun Twitter dengan bahasa yang berbeda yaitu, bahasa Rusia dan bahasa Inggris.
Selain itu, akun-akun milik Pemerintah Rusia juga diklaim telah mendapat kritik karena dianggap telah menyebarkan informasi yang salah selama perang Rusia dan Ukraina.
Bukan Balas Dendam?
Sejumlah penilai menganggap bahwa adanya kebijakan baru Twitter ini adalah bentuk balas dendam terhadap Rusia.
Baca Juga: Rusia Bersiap Serang Inggris Karena Hal Sensitif Ini, Bisa Picu Perang Dunia ke-3?
Pasalnya Rusia melakukan pembatasan akses internet terbuka ke platform media sosial, termasuk Twitter.
Kendati demikian, Twitter menegaskan kalau tindakan perusahaannya itu bukan pembalasan terhadap Rusia.
"Untuk lebih jelasnya, ini bukan kebijakan 'tit-for-tat', dimana jika kamu memblokir Twitter, maka kamu akan mendapatkan de-amplified oleh Twitter," ucap Roth, dikutip dari BBC.
Dan Twitter juga memaparkan kalau pihaknya akan mengambil tindakan terhadap media pemerintah yang menggambarkan tawanan perang.
"Jika kami melihat ada media yang diterbitkan oleh akun media pemerintah atau pemerintah yang menampilkan tawanan, kami akan meminta penghapusan tweet tersebut," ujar Roth.
(*)