Nextren.com - Indonesia menolak proposal Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim Boieng P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia.
Hal ini dikatakan empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut.
Dikutip dari reuters, pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan luar negeri Indonesia sebelum Presiden Indonesia, Joko Widodo, menolak permintaan tersebut, kata para pejabat.
Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar.
Baca Juga: AS Umumkan Rudal Hipersonik 9600 Km/Jam, Rudal Rusia Masih jauh Lebih Cepat Dengan 26 Ribu Km/Jam
Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menolak berkomentar.
Proposisi, yang muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, mengejutkan pemerintah Indonesia, kata para pejabat.
Hal itu karena Indonesia memiliki kebijakan netralitas kebijakan luar negeri yang sudah lama ada.
Indonesia tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di sana.
Pesawat P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan.
Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai US$ 3 triliun setiap tahun.
Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan investasi dengan China.
Baca Juga: 3 Perusahaan Ini Siap Bantu Huawei Bangkit Dari Keterpurukan Akibat Diblokir AS
Namun, tidak ingin memihak dalam konflik dan dikhawatirkan akan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.
“Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini,” kata Menteri Luar negeri Indonesia Retno dalam sebuah wawancara di awal September.
Artikel ini tayang di kontan.co.id, dengan judul: Indonesia tidak mengizinkan pesawat militer AS untuk mengisi BBM di wilayah NKRI