Jelang Pilkada 2020, Menkominfo Jaga Ruang Digital Ibarat Bendungan dan Sawah

Minggu, 30 Agustus 2020 | 18:30

Menkominfo Johnny G. Plate saat memberikan sambutan di acara Exhibition, Evaluation, & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019.

Laporan Wartawan NexTren, Zihan Fajrin.

Nextren.com - Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Indonesia akan segera dihadirkan beberapa bulan lagi.

Jelang pelaksanaanya, Menteri Komunikasi dan Informatika menandatangani Nota Kesepahaman Aksi (NKA) bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Konten Internet.

Menkominfo, Johnny G. Plate berkomitmen untuk menjaga ruang digital yang sehat dan bersih.

Menurut Johnny, transformasi digital yang terakseleratif sebagai dampak pandemi Covid-19, juga memberikan dampak dalam aspek politik.

Baca Juga: Parah! Ada 110 Ribu Rekening Penipuan Online, Bisa Cek Sendiri di Situs Kominfo Ini

Pilkada 2020 kali ini akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk menentukan pemimpin di daerah, gubernur, bupati dan walikota di 270 provinsi, kabupaten dan kota.

Johnny menegaskan, kecerdasan dan kemampuan bangsa menentukan kualitas demokrasi.

Menurutnya, akan lebih tampak jika memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas, termasuk aspek hilir telekomunikasi dan informatika yaitu ruang digital atau konten internet.

First line of prevention atau garis pertama untuk menjaga ruang digital yang sehat dan bersih dikatakan berada pada penyelenggara pemilu dan penegakan hukum.

Baca Juga: Menkominfo Tanggapi ICW Soal Anggaran 90 Miliar Buat Influencer

"Kami tentu berharap kolaborasi dan kerja sama ini untuk memastikan first line of prevention atau menjaga di tingkat pertama itu harus sukses, sehingga the last line of prevention yang manjadi tugas akhir menjaga ruang digital di Kominfo menjadi lebih ringan," ujar Johnny mengutip Antara.

Dalam persoalan ini, Menteri Johnny mengambil analogi irigasi untuk menggambarkan peran antarpihak dalam menjaga ruang digital agar sehat dan bersih.

First line of prevention yang ia sebutkan berada pada penyelenggara pemilu dan penegakan hukum diibaratkan menjadi sebuah bendungan.

"Saat bendungan terjaga dengan baik, maka sawah akan teraliri dengan baik menghasilkan tumbuhan dan bisa panen dengan baik dan sukses," ungkapnya.

Baca Juga: Alibaba Group Akan Buka Pusat Data Ketiga di Indonesia Awal Tahun 2021

"Namun, apabila tanggul bendungan jebol maka air bah akan mengaliri dan memorak-porandakan wilayah persawahan, dan akan mengalami kesulitan yang berujung pada kegagalan panen," lanjutnya.

Dalam analogi tersebut, sawah digambarkan Kominfo yang berguna untuk dapat membagi air secara rata untuk mengaliri persawahan.

Menkominfo juga menegaskan, lewat kerja sama antarpihak untuk menjaga TIK dengan baik menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan Pilkada.

Selain itu juga, Menkominfo akan menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki untuk secara disiplin dan penuh kewaspadaan mengambil bagian dan mengimplementasikan NKA bersama Bawaslu dan KPU.

Baca Juga: Fitur Baru di Aplikasi PeduliLindungi Kemkominfo Untuk New Normal

Pilkada adalah salah satu momentum yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan secara optimal dan maksimal serta secara cerdas ruang digital untuk melakukan lompatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Momentum itu akan terwujud dan berhasil apabila kolaborasi ekosistem di sektor politik bisa dilakukan bersama-sama.

Dalam Pilkada menurut Johnny, dibutuhkan kecerdasan untuk memanfaatkan ruang digital bagi peserta Pilkada dan konstituen.

Ruang digital dalam Pilkada memainkan peran yang penting guna menyampaikan gagasan visi dan misi para peserta Pilkada.

Baca Juga: Kominfo RI Akan Beli Mesin Rp 1 Triliun Untuk Blokir Situs Judi dan Porno Tanpa Libatkan Operator

Ia ingin aturan yang sudah disediakan penyelenggara dapat dimanfaatkan dengan peserta Pilkada dengan baik guna menyampaikan program visi dan misi kepada masyarakat.

"Persaingan perlu, kontestasi gagasan perlu, tapi permusuhan verbal dan tertulis melalui ruang digital bukan ciri dan khas Indonesia, bukan ciri khas demokrasi Indonesia," kata Johnny.

(*)

Editor : Wahyu Subyanto

Sumber : Antara

Baca Lainnya