Laporan Wartawan Nextren, Wahyu Prihastomo
Nextren -Pembatasan akses internet terutama menuju media sosial (medsos) memang sudah sering terjadi di Indonesia.
Alasan yang disampaikan pemerintah selalu sama, yakni untuk mencegah peredaran hoaks atau informasi palsu.
Peredaran informasi palsu memang memiliki risiko yang cukup tinggi untuk menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.
Baca Juga: Menkominfo Johnny G. Plate Akan Siapkan Jaringan 5G Secara Bertahap
Puncaknya adalah stabilitas keamanan nasional yang akan terganggu.
Baru-baru ini wacana mengenai pembatasan akses ini kembali muncul dari pemerintah.
Seperti biasa, wacana ini muncul dari pihak eksekutif, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Hal ini disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate pada temu wartawan di kantor Kemenkominfo, Senin (28/10/2019).
Baca Juga: Postingan Hoaks di Facebook dan Instagram Bakal Ditandai dan Diburamkan
Dilansir Kompas.com, sebenarnya Menkominfo tidak menginginkan adanya pembatasan dalam akses internet dan medsos.
Tapi, ia menambahkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh semua masyarakat.
Ia mengajak semua pihal untuk tidak berbuat kekacauan dan melanggar hukum.
"Pilihan saya tentu tidak ada pembatasan. Tapi supaya tidak ada pembatasan jangan buat kacau, jangan berbuat melanggar hukum. Itu pilihan yang pertama dan terutama," ujarnya
Baca Juga: Baru Menjabat, Menkominfo Johnny G. Plate DIminta Tutup Facebook
Menkominfo melanjutkan, pihaknya akan tetap mengambil kebijakan pembatasan kalau obrolan di dunia maya bisa memicu perpecahan.
Menurutnya itu adalah upaya pencegahan yang paling tepat apabila ingin memberikan keamanan bagi masyarakat.
Terutamanya adalah agar terhindar dari penyebaran kabar bohong atau hoaks.
Baca Juga: Ini Fokus Menkominfo Baru Johnny G. Plate: Sektor Perlindungan Data
"Menyelamatkan masyarakat dengan sedikit mengambil haknya masyarakat melalui pembatasan, yang sifatnya sementara, bukan pembatasan permanen," kata dia.
Lebih jelas ia menambahkan, pembatasan ini hanya akan dilakukan pada kondisi mendesak saja.
Jadi asalkan masyarakat tidak bertindak di luar batas, pembatasan akses medso tidak perlu dikhawatirkan. (*)