Pemerintah China Terapkan AI Canggih untuk Deteksi Korupsi, Tapi Dianggap Terlalu Kuat

Nextren.com - Apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki mesin untuk menangkap koruptor? Jika Anda seorang birokrat Tiongkok yang korup, Anda tentu ingin membuangnya.Perlawanan pejabat pemerintah terhadap penerapan sistem Big Data yang inovatif, hanyalah satu dari banyak tantangan.Pasalnya, pemerintah Cina mulai menggunakan teknologi baru untuk menavigasi birokrasi raksasa mereka.Menurut media pemerintah, ada lebih dari 50 juta orang yang digaji oleh pemerintah China pada tahun 2016, alias PNS.

Baca Juga : Kominfo Blokir 2.334 Konten Vulgar di Smule, TikTok dan Aplikasi Live Chat Lainnya

Bandingkan dengan jumlah PNS Indonesia yang berjumlah 4,37 jutaan, dan dianggap sudah terlalu banyak itu.

Namun, analis memperkirakan jumlahnya lebih dari 64 juta - angka ini sedikit lebih rendah dari jumlah penduduk Inggris. Untuk mengubah jumlah pegawai raksasa tersebut menjadi organisasi yang berhasil sesuai era informasi, Cina telah mulai mengadaptasi berbagai jenis teknologi canggih. Kementerian luar negeri, misalnya, menggunakan machine learning untuk membantu menilai risiko dan pengambilan keputusan untuk proyek-proyek investasi besar Cina di luar negeri.Beijing telah mengembangkan sistem pengenalan wajah nasional menggunakan kamera pengintai yang mampu mengidentifikasi siapa saja, di mana saja, sepanjang waktu dalam hitungan detik.

Baca Juga : Indonesia Bakal Punya Pabrik 3D Printer Pertama, Desain Produk Baru Lebih Cepat

Di Guizhou, ada sistem cloud yang melacak pergerakan setiap polisi yang melaporkan statusnya secara live. Perusahaan telekomunikasi besar Cina seperti ZTE telah memenangkan kontrak pemerintah untuk mengembangkan teknologi blockchain untuk mencegah modifikasi data pemerintah oleh orang atau organisasi yang tidak berwenang.Presiden Xi Jinping telah berulang kali menekankan perlunya mempromosikan inovasi ilmiah dan teknologi seperti Big Data dan kecerdasan buatan (AI) dalam reformasi birokrasi. Tantangannya adalah mengimplementasikan visi tersebut di lapangan. Tujuannya agar sistem AI anti-korupsi yang dijuluki sebagai "Zero Trust" tersebut tidak kentara lagi.

Baca Juga : 8 Foto Hasil Jepretan Netizen Pakai Nokia 5.1 Plus, Hasilnya Mantap

South China Morning Post

Sistem AI di China

Baca Juga : Programmer di China Kerjai Mesin ATM, Berhasil Tarik Uang 13 Miliar

“AI mungkin dengan cepat menunjukkan seorang pejabat yang korup, tetapi tidak terlalu baik dalam menjelaskan proses yang telah dilaluinya untuk mencapai kesimpulan seperti itu,” kata peneliti. "Meskipun dalam sebagian besar kasus (yang terdeteksi) itu benar, Anda membutuhkan manusia untuk bekerja erat dengannya." Sistem ini dapat segera mendeteksi peningkatan tabungan bank yang tidak biasa, misalnya.Sistem juga bisa mendeteksi jika telah ada pembelian atau penawaran mobil baru untuk kontrak pemerintah atas nama pejabat atau salah satu keluarga atau teman-temannya.

Baca Juga : Kenyang Kerja di 16 negara, Yudhi Rahadian Bikin Perusahaan Konsultan IoT dan 5G di JermanSetelah kecurigaannya muncul, ia akan menghitung kemungkinan tindakan korup. Jika hasilnya melebihi indikator yang ditetapkan, maka pihak berwenang akan diperingatkan.Seorang ilmuwan komputer yang terlibat dalam program Zero Trust - yang meminta untuk tidak disebutkan namanya - mengatakan bahwa jika sudah dalam tahap itu, maka atasan dapat menghubungi orang tersebut untuk diawasi.Sistem ini mungkin bisa membantu tindakan yang mengarah ke korupsi tersebut, agar terhindar dari kesalahan lebih lanjut yang lebih besar.

Baca Juga : Ada Bug Di MacOS, Cukup Satu Klik untuk Tahu Semua Password Mac

Eksperimen Zero Trust telah diterapkan secara terbatas di 30 kabupaten dan kota.Jumlah itu hanya hanya 1 persen dari total wilayah negara China. Pemerintah daerah yang terlibat dalam Zero Trust, termasuk daerah otonom Mayang Miao di provinsi Hunan.Daerah ini terletak di daerah yang relatif miskin dan terpencil, jauh dari pusat kekuatan politik China.Peneliti lain yang terlibat dalam program ini mengatakan idenya adalah untuk "menghindari perlawanan berskala besar di kalangan birokrat", terutama yang paling kuat pengaruhnya.

Baca Juga : Huawei Y7 Pro Dengan RAM 4 GB Resmi Dijual di Indonesia, Begini Cara BelinyaSejak 2012, Zero Trust telah menangkap 8.721 pegawai pemerintah yang melakukan pelanggaran seperti penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan dana pemerintah dan nepotisme. Sementara beberapa lainnya dijatuhi hukuman penjara, sebagian besar diizinkan untuk tetap bekerja, setelah diberi peringatan atau hukuman ringan.Namun, beberapa pemerintah daerah - termasuk daerah Mayang, kota Huaihua dan daerah Li di Hunan - telah menonaktifkan mesin Zero Trust.Salah satunya mengatakan bahwa mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi baru.

Baca Juga : Game PUBG, Pokemon, Fortnite GTA Dianggap Berdampak Buruk ke Otak Anak

Namun tak ada otoritas setempat yang berkomentar terhadap hal itu. Zhang Yi, seorang pejabat di Komisi Inspeksi Disiplin Partai Komunis Tiongkok di Ningxiang, provinsi Hunan, mengatakan wilayahnya adalah salah satu dari sedikit yang masih menggunakan sistem."Itu tidak mudah, kita berada di bawah tekanan yang sangat besar," katanya seperti dikutip dari South China Morning Post (4/2/2019).Dia bersikeras bahwa tujuan utama dari program ini bukan untuk menghukum para pejabat, tetapi untuk "menyelamatkan mereka" pada "tahap awal korupsi"."Kami hanya menggunakan hasil mesin sebagai referensi," kata Zhang.

Baca Juga : Bos Trading Bitcoin Meninggal, Tinggalkan Rp 1,8 Triliun Tanpa Ada yang Tahu Passwordnya“Kita perlu memeriksa dan memverifikasi validitasnya.""Mesin tidak dapat mengangkat telepon dan memanggil orang yang bermasalah. Keputusan akhir selalu dibuat oleh manusia." Sejak Xi naik ke tampuk kekuasaan pada 2012, diperkirakan ada lebih dari 1,4 juta anggota partai dan PNS telah didisiplinkan, termasuk para pemimpin seperti mantan tsar keamanan Zhou Yongkang dan mantan orang kuat Chongqing Bo Xilai.Seorang pejabat kedisiplinan partai di wilayah Xiushui, Jiangxi, yang mengambil bagian dalam proyek Zero Trust, mengatakan bahwa tidak ada pejabat pemerintah yang bersedia memberikan data yang diperlukan."Tapi mereka biasanya mematuhi adanya sedikit tekanan," kata pejabat itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini.

Baca Juga : Waspadalah, Ada Apps di iPhone Yang Diam-Diam Merekam Layar Tanpa Izin

Pejabat kedisiplinan perlu membantu para ilmuwan melatih mesin Zero Trust tersebut dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, yang dikumpulkan dari kasus-kasus sebelumnya. Sebagai contoh, pejabat kedisiplinan harus menghabiskan banyak waktu secara manual, untuk menandai fenomena yang tidak biasa dalam berbagai jenis data, untuk mengajarkan mesin apa yang harus dicari.Beberapa pejabat mungkin bisa membuat suatu data, tetapi mesin dapat membandingkan informasi dari berbagai sumber dan perbedaan indikator. Mesin bahkan dapat mengambil foto satelit, misalnya, untuk menyelidiki apakah dana pemerintah untuk membangun jalan di sebuah desa, berakhir di kantong seorang pejabat. Sistem Zero Trust masih berjalan di Xiushui, tetapi nasibnya tidak pasti.

Baca Juga : Samsung Galaxy M20 Bakal Segera Hadir Di Indonesia, Harga Tetap Rp 2 Jutaan?Beberapa pejabat mempertanyakan hak mesin untuk mengakses database sensitif, karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengesahkan komputer atau robot untuk melakukannya.Tidak heran sistem ini sedang dinonaktifkan oleh kabupaten dan kota yang telah mendaftar.Sementara mereka yang masih menggunakannya, menghadapi tekanan besar.Para peneliti melihat bahwa hanya sedikit harapan atau bahkan tidak ada harapan untuk meluncurkan Zero Trust secara nasional.

Baca Juga : Cara Download Video Youtube Tanpa Aplikasi Tambahan, Gampang!

Meskipun demikian, penerapan kecerdasan buatan ke dalam sektor pemerintah lainnya terus berlanjut, karena pemerintah bertekad untuk menerapkan teknologi canggih yang menguntungkan. Panitera AI, misalnya, telah direkrut di beberapa pengadilan untuk membaca file kasus dan membantu hakim memproses tuntutan hukum dengan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi.Bulan lalu, pengadilan di Shanghai menjadi lembaga pertama di China yang menggunakan asisten AI pada sidang umum, Xinhua melaporkan.Mesin itu, yang diberi nama kode "206", memiliki kemampuan untuk merekam percakapan, menunjukkan bukti seperti rekaman kamera pengintai ketika disebutkan oleh para pengacara, dan membandingkan kesaksian untuk membantu hakim menemukan perbedaan yang ada, kata laporan itu.Seorang hakim mengatakan bahwa hal itu akan mengurangi kemungkinan vonis yang salah.

Wah sudah mulai mirip di film-film ya, saat informasi dan data bisa disajikan dalam sekejap. (*)